Arsip Sudi

Menolak ACFTA Lewat Nonton Film Bareng

2010-08-26T03:54:00.000-07:00

Sumber: Majalah Publik, Edisi II (Agustus-September 2009)

Media film sungguh bermanfaat untuk mengangkat permasalahan masyarakat. Setelah tercerahkan oleh pemutaran film “The Corporation”, pada Jumat (16/4) selepas isya di pelataran kampus Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), kalangan intelektual, dosen dan mahasiswa, bersama para aktivis buruh dari Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP KEP) SPSI yang memilih mendiskusikan apa dan bagaimana dampak ACFTA yang per 1 Januari 2010, resmi berjalan pada jalur normal (normal track) dengan seluruh tarif bea masuk di-nol-persen-kan.

Dodi Mantra, pengajar di Prodi HI UAI, mengungkapkan strategi “tendang tangga” China dalam meraih pertumbuhan ekonomi agar tidak dikejar oleh para pesaingnya. Sedangkan Muhammad Rahman Salim, aktivis Forum Komunikasi Mahasiswa HI Indonesia (FKMHII) yang juga peneliti di Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian (PSPP) UAI, meyakini bahwa ACFTA dapat ditangkal sebagaimana serangan peluru kendali pun bisa dihadapi melalui penangkalan (deterrence). Di akhir acara, dibacakan Maklumat Sisingamangaraja sebagai bentuk penolakan terhadap ACFTA dan menyuarakan desakan agar DPR segera membentuk Pansus ACFTA beserta badan pengawasnya.

Selain kalangan kampus, di pedesaan kaki Gunung Salak, tepatnya desa Cihideung Udik, Ciampea, para anak muda berlatar belakang petani pun tak kalah rasa ingin tahunya mengenai dampak ACFTA terhadap rakyat. Melalui media film, mereka yang tergabung dalam Komunitas Layar Tancap Ciampea pada Sabtu malam (17/4) kembali memutar “The Corporation”, film dokumenter besutan Mark Achbar. Film yang membongkar borok-borok korporasi ini, mengidentifikasi gejala-gejala psikopat yang diidap oleh korporasi.

Menjelang perayaan Hari Buruh Sedunia, komunitas Sanggar Bapontar-Saung Awi memfasilitasi kalangan seniman yang tergabung dalam Front Kebudayaan Nasional (FKN) menggelar malam seni (31/4), disertai pemutaran film “Laskar Pelangi” bagi anak-anak penduduk sekitar sanggar. Malam itu berbagai elemen FKN mengekspresikan penolakan ACFTA dan mengkampanyekan “Cintai Produk Nasional” melalui lagu-lagu, musikali puisi dan monolog. Besoknya (1/5), sebagai bentuk solidaritas terhadap kaum buruh, FKN mengarak ogoh-ogoh ke depan gedung DPR Senayan dan menampilkan teaterikal yang menggambarkan beratnya beban ACFTA bagi rakyat.

Kalangan buruh yang gencar melancarkan aksi-aksi penolakan ACFTA juga menggelar pemutaran film “New Rulers of the World” di halaman sekretariat DPC SPSI Bekasi pada Sabtu malam (19/6). Ditemani bajigur dan gorengan, lebih dari 50 pengurus tingkat basis disuguhi tontonan yang menggambarkan eksploitasi perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) terhadap kaum buruh Indonesia. Begitu ekstremnya, sehingga gaji satu bulan seorang buruh hanya sanggup untuk membeli tali sepatu yang diproduksinya sendiri. Dalam film tersebut, John Pilger mengungkapkan betapa globalisasi melahirkan utang, privatisasi dan kesengsaraan bagi rakyat negara-negara berkembang.

Ketua FSP KEP R. Abdullah mengkhawatirkan dampak globalisasi yang kini mewujud dalam bentuk kesepakatan perdagangan bebas (FTA) terhadap generasi mendatang. “Anak-anak kita akan menjadi antrean pencari kerja,” demikian kekhawatirannya. Revitriyoso Husodo, Program Officer Kampanye dan Jaringan IGJ yang juga koordinator Koalisi Rakyat Tolak ACFTA, mengungkapkan ambiguitas pemerintah yang berniat meningkatkan daya saing dalam rangka menghadapi FTA, tapi malah menaikkan tarif dasar listrik (TDL), disusul kemudian dengan BBM dan gas elpiji. Pengusaha terpaksa melakukan penghematan produksi yang berujung pada penurunan tingkat kesejahteraan buruh, bahkan PHK massal.(sudi)

Orasi Budaya Revitriyoso Husodo: “Resistensi Global terhadap Ketidakadilan Global”

2010-04-26T03:59:00.000-07:00

Sumber: Majalah Publik, Edisi II (Agustus-September 2009)

Individualisme vs Kolektivisme

Dalam orasi yang disampaikan di depan seratusan mahasiswa Al-Azhar dan perwakilan beberapa kampus lainnya, Revitriyoso Husodo memberikan paparan mulai dari menjelaskan bagaimana munculnya paham individualisme, yang bertentangan dengan semangat kolektivisme. Fakta-fakta kekinian menunjukkan Bill Gates meraih keuntungan lebih dari 5.000 dolar tiap detik, artinya dia merugi kalau harus membungkukkan badan untuk memungut uang 100 dolar yang jatuh di jalan. Di sisi lain setidaknya 3,5 juta anak meninggal tiap tahun karena kekurangan gizi serta buruknya kualitas makanan, sedangkan setiap ekor sapi di Eropa mendapat subsidi 2,2 dolar tiap hari, lebih tinggi dari pendapatan dari 1,2 milyar rakyat miskin di dunia.

Sejak masa purbakala, barangkali sejak zaman Kabil dan Habit, atau sejak Cro Magnon menyapu bersih Neanderthal sekitar satu juta tahun yang lalu, yang menjadi cikal bakal Homo sapiens, sifat keserakahan dan saling bantu menjadi dua kutub yang selalu berperang demi pertahanan diri umat manusia. Setelah berakhirnya Perang Salib, di Eropa bangkit Renaisans, juga Reformasi Protestan yang digerakkan Martin Luther. Nilai-nilai individualisme menyebar, melahirkan liberalisme, merkantilisme, kompetisi habis-habisan, dan membenarkan sistem penindasan, atas nama glory, gold, and god. Hingga lahirlah Revolusi Industri.

Berbagai spektrum gerakan muncul sebagai resistensi terhadap kebangkitan paham individualisme. Sosialisme memberikan tanggapan terhadap kondisi-kondisi yang diciptakan revolusi industri. Marx tidak menganggap revolusi dapat terwujud lewat penggantian struktur ekonomi saja, tetapi harus diiringi oleh perjuangan politik kaum buruh-tani menghimpun diri dalam sebuah partai revolusioner. Marxisme sebagai kekuatan besar ideologi dunia terpecah menjadi tiga kelompok besar: (1) Komunisme, atau Marxisme-Leninisme yang dianut mayoritas kaum komunis sedunia; (2) Sosialisme Demokrat (Eduard Bernstein) lahir di Jerman dengan ciri khas Eropa; (3) Neomarxisme dan Gerakan Kiri Baru, muncul pada 1965-1975 di universitas-universitas di Eropa.

Di kutub yang lain, anarkisme (a = tidak, tanpa, nihil, negasi; archos/archein = pemerintah/kekuasaan atau pihak yang menerapkan kontrol dan otoritas secara koersif, represif, termasuk perbudakan dan tirani) mencita-citakan tatanan sosial tanpa pemerintahan. “Dimulai di antara manusia, dan akan mempertahankan vitalitas dan kreativitasnya selama merupakan pergerakan dari manusia”, menurut Peter Kropotkin. “Penghapusan eksploitasi dan penindasan manusia hanya bisa dilakukan lewat penghapusan dari kapitalisme yang rakus dan pemerintahan yang menindas”, menurut Errico Malatesta. Tokoh terbesar aliran anarkisme lainnya, Pierre Joseph Proudhon. Anarkisme sendiri banyak ragamnya, seperti: anarko-sindikalisme, anarkisme individualisme, post-anarchism (anarkisme klasik post-strukturalis), anarki pasca-kiri, anarko-feminisme, eko-anarkisme dan anarkisme hijau, serta anarkisme insureksioner. Metode-metode perjuangan khas anarkis adalah aksi serentak, DIY (Do It Youself), berkarya dan solidaritas. Seperti tampak dalam gerakan kelompok Black Bloc pada aksi protes pertemuan WTO di Seattle (1999), demonstrasi “Millions for Mumia Abu-Jamal”, dan KTM WTO ke7, Geneva Swiss (2009). Di Indonesia, gerakan anarkis paling besar adalah JAFNus (Jaringan Anti Fasis Nusantara) yang tersebar di 50 kota, mengusung isu-isu anti-Orde Baru, anti-IMF dan isu-isu buruh, petani dan kebudayaan.

Gerakan sosial terfragmentasi menjadi gerakan sosial lama yang semata-mata memperjuangkan perubahan tatanan ekonomi, sedang gerakan sosial baru (New Social Movement) mengusung isu-isu HAM, lingkungan, gender dan budaya.

Tabel 1. Evolusi konsep masyarakat sipil

Locke, Hobbes, Rousseau	Masyarakat sipil = masyarakat politik = Negara
Hegel, Marx	* Masyarakat sipil = masyarakat ekonomi * Masyarakat politik
Gramsci, Tocqueville	* Masyarakat sipil * Masyarakat ekonomi * Masyarakat politik
Cohen, Arato	* Masyarakat sipil * Masyarakat ekonomi * Masyarakat politik * Negara

Neoliberalisme dan Globalisasi Perlawanan

Problem pokok neoliberalisme dapat disederhanakan dalam tiga aspek. Pertama, aspek ekonomi: penghapusan subsidi kebutuhan pokok dan proteksi pasar di-nol-persen-kan. Kedua, aspek politik: tekanan negara-negara maju, menghilangkan intervensi pemerintah di bidang ekonomi, dan penguatan alat-alat represi rakyat. Ketiga, aspek budaya: individualisme, eksistensialisme, konsumerisme, melalui media massa, dan pembelokan isu perang agama.

Neoliberalisme sekarang mewujud dalam bentuk kesepakatan perdagangan bebas (free trade agreement, FTA). Indonesia telah melibatkan diri dalam berbagai FTA seperti AFTA (ASEAN FTA), AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand FTA), AKFTA (ASEAN-Korea FTA), IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement), ACFTA (ASEAN-China FTA), dan beberapa yang sedang dalam tahap negosiasi seperti ASEAN-EU FTA, Indonesia-US FTA, ASEAN-India FTA, dan Indonesia-EFTA (Swiss, Liechtenstein, Norwegia dan Islandia). Dengan pemberlakuan ACFTA, impor baja dari China pada 2010 diprediksi meroket 170,76% dibandingkan dengan realisasi impornya pada 2009, dari 554.000 ton menjadi 1,5 juta ton. Pasar usaha tekstil dan produk terkait (TPT) domestik turun dari 57% pada 2005 menjadi 23% pada 2008, termasuk juga mengancam produksi domestik bagi kosmetik dan jamu nasional seperti yang disampaikan oleh PERKOSMI (Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia). Dampaknya, 4,5 juta pekerja/buruh bakal terkena PHK pada 2010. Awal Maret 2010 sudah mencapai 68.332 orang yang terkena PHK dan 27.860 orang dirumahkan.

Globalisasi perlawanan menjadi tanggapan terhadap neoliberalisme. Di Eropa, gerakan mengambil bentuk kelompok-kelompok sipil penekan. Di Amerika Latin, terjadi gelombang pengambilalihan kekuasaan disusul dengan nasionalisasi industri. Di Dunia Islam berupa pertentangan Islam dengan kapitalisme, dipicu oleh peristiwa WTC 11 September 2001. Kelompok-kelompok yang cukup sukses seperti gerakan petani tak bertanah (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) di Brazil, gerakan Zapatista di Meksiko, dan aksi penolakan KTM ke-6 WTO di Hongkong oleh ribuan buruh migran Indonesia (2006). Terbentuk pula jaringan perlawanan sosial global, ditandai dengan penyatuan dua konfederasi buruh terbesar, diselenggarakannya Forum Sosial Dunia, pembentukan jaringan petani internasional La Via Campesina, atau jaringan lain seperti Our World Is Not For Sale dan APNFS.

Di Indonesia, gerakan masyarakat sipil bisa dirunut dalam sejarah dimulai dari pasca-perang para keluarga raja. Dari organisasi ronda Rekso Rumekso berevolusi menjadi gerakan massa terbesar Sarekat Islam, membangkitkan pergerakan ideologis dan berujung pada kemerdekaan semu 1945 dalam bayang-bayang Perang Dingin. Indonesia menjadi korbannya, hanya menjadi negara bagian imperialisme. Gerakan terpecah-pecah, sebagian di antaranya menjadi gerakan politis-ideologis menentang neoliberalisme, dengan tuntutan minimal proteksionisme dan solidaritas antarbangsa. Tuntutan perlawanan ekonomi: (1) subsidi kebutuhan rakyat; (2) industrialisasi nasional; (3) proteksi ekonomi nasional. Perlawanan politik: (1) mengembangkan politik independen; (2) membangun solidaritas internasional; (3) memengaruhi kebijakan agar mengarah pada kepentingan rakyat. Perlawanan budaya: (1) membangun semangat kolektivitas; (2) mengkritisi budaya individualistik-liberal; (3) mengikis budaya konsumeristik; (4) membangun ruang-ruang ekspresi independen.

Yang harus dilakukan oleh gerakan adalah memasalkan pendidikan politik-ekonomi budaya rakyat, pengorganisiran (sektoral dan kelas sosial), pembangunan pressure group, pembangunan gerakan sektoral, pensinergian gerakan antar sektor yang termaju (buruh, tani, kaum kiskin kota, mahasiswa, gerakan budaya dan adat), masyarakat ekonomi bekerja sama dengan masyarakat politik, perubahan kebijakan/pelurusan kekuasaan rakyat dan pembangunan ekonomi rakyat.

Wacana Kebangsaan dan Peran Kaum Intelektual

Dalam diskusi di kalangan mahasiswa, mengemuka wacana soal kebangsaan. Seorang penanggap mempertanyakan dikotak-kotakkannya bangsa Indonesia dalam sektor-sektor masyarakat seperti kaum buruh, petani, mahasiswa dan kaum miskin kota. Ia juga mengkritik seruan aksi yang dilontarkan Dekan FE Prof. Suyuti, bahwa demonstrasi hanyalah salah satu metode perjuangan, lebih penting adalah diskusi. Dua orang penanggap lain menepis klaim bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sudah selesai. Indonesia adalah multibangsa sebelum kemudian bergabung secara sukarela menjadi satu bangsa pada 20 Oktober 1928, dan menjadi negara pada 17 Agustus 1945. Tetapi capaian kemerdekaan 1945 itu dihancurkan pada 1966. “Bapak Dekan FE tadi itu sudah melangkah jauh, tapi kita anak-anak muda masih dipecah-belah, belum bersatu, hanya dipersatukan oleh bangsa,” tandas si penanggap.

“Pemerintahan ini tidur bertahun-tahun!” Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Al-Azhar Indonesia (FE-UAI) Prof. Suyuti Hasibuan, PhD mengungkapkan kegeramannya menyikapi diberlakukannya kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA), dalam kuliah umum bertajuk “Orasi Budaya: Resistensi Global terhadap Ketidakadilan Global” yang diselenggarakan Institute for Global Justice (IGJ) bekerja sama dengan Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Prodi HI FISIP) UAI dan Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia Koordinator Wilayah II DKI Jakarta dan Banten (FKMHII Korwil II), Jumat 9 April 2010.

Kesepakatan ACFTA ditandatangani di Phnom Penh pada 4 November 2002, tapi pemerintah dan pengusaha baru mempersoalkan belakangan. “Sekarang malah minta-minta ‘sedekah’, minta diundur,” lanjut Prof. Suyuti, menunjuk pada Joint Commission Meeting di Yogyakarta, 3 April 2010. Kalangan akademik Al-Azhar diminta tidak berdiam diri, kalau perlu mendemo Departemen Perdagangan dan KADIN.

Sementara itu, Pak Chandra dari SPSI KEP (Kimia, Energi dan Pertambangan) mengingatkan kalangan mahasiswa akan sistem free market labour yang mempermudah rekrutmen pekerja, sekaligus mempermudah PHK. Dengan adanya FTA, akan masuk tenaga-tenaga dokter dari Filipina, mereka sudah mendapat ekstrakurikuler bahasa Indonesia, artinya siap masuk ke Indonesia. Sebagai konsumen kesehatan memang kita mendapat layanan lebih baik, tapi kita harus bersaing. Di sektor IT, akan masuk dari India, karena diiming-iming gaji 1,5 juta tanpa lembur dan bonus motor. Pasar tenaga kerja tergerus, banyak yang jadi sektor informal (home industry). Pasar dengan pekerjaan tidak tetap dibedakan dua: kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu) dan long life time employment. Pada kenyataannya, pengawasan lemah, magang yang seharusnya maksimal 6 bulan bisa jadi bertahun-tahun.

Menanggapi perdebatan, Revi menegaskan posisi sentral kampus sebagai dunia ide dengan satu titik kesadaran akan bahaya FTA. Rencana kedatangan Perdana Menteri China ke Indonesia dan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2010 bisa dijadikan momentum untuk mendesak dibentuknya Pansus FTA di DPR dengan kontrol mahasiswa dan rakyat. Dodi Mantra dari Program Studi HI FISIP Al-Azhar memaparkan kajiannya tentang ACFTA, diketahui bahwa yang diekspor Indonesia sebagian besar berupa bahan mentah, sedang impornya berupa produk manufaktur. Posisinya merugikan bangsa Indonesia. Sementara Wakil Rektor III Al-Azhar Dr. Ir. Ahmad H. Lubis, M.Sc mengungkapkan sisi lain bagaimana China mampu mempersiapkan human capital, dan mahasiswa Hubungan Internasional Al-Azhar saat ini disiapkan untuk mampu berkiprah dalam era globalisasi. M. Rahman Salim dari Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian (PSPP) Al-Azhar kembali menegaskan peran mahasiswa sebagai gerakan intelektual dalam resistensi terhadap globalisasi dan ACFTA. (sudi)

Selamatkan Listrik Rakyat dari Liberalisasi

2010-01-27T16:23:00.000-08:00

Sumber: Bulletin SADAR Edisi: 268 Tahun VI – 2010

Oleh Sudiarto *

Warga Jakarta dan sekitarnya masih dihantui oleh pemadaman listrik yang tiba-tiba oleh Perusaahaan Listrik Negara (PLN). Pelayanan listrik yang buruk ini dimulai paska gardu induk PLN Cawang terbakar pada 29 September tahun lalu. Banyak perkantoran terkena imbasnya dan terpaksa memulangkan pekerjanya lebih awal. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Tangerang mencatat kerugian hingga Rp 10 miliar per hari khususnya di sektor industri tekstil dan plastik. Industri konveksi di Jelambar, Jakarta Barat, terpaksa berhenti beroperasi selama listrik padam, dan para pekerja borongannya pulang kampung karena menganggur. Pemadaman listrik juga mengganggu distribusi air bersih oleh dua perusahaan air minum Jakarta, Aetra dan PAM Lyonnaise Jaya (Kompas.com, 12/11/2009). PLN bahkan terpaksa menyewa genset untuk dipakai di sejumlah rumah sakit, sekolah, kampus, pasar induk dan kantor polisi serta tangsi militer (Pos Kota Online, 30/9/2009).

Terbakarnya gardu induk Cawang bukan satu-satunya peristiwa gangguan penyaluran listrik PLN di Jabotabek. Tepat satu hari sebelumnya, trafo interbus di gardu induk Kembangan, Jakarta Barat, juga terbakar (Pos Kota Online, 28/9/2009), disusul terbakarnya trafo PLTGU Muara Karang pada 9 November 2009. Ditambah dengan jadwal pemeliharaan di gardu induk Gandul, maka kemampuan PLN untuk menyalurkan listrik ke wilayah Jakarta pun menurun drastis. Pemadaman listrik bergilir menjadi jawaban yang paling mungkin dilakukan PLN.

Krisis listrik yang sebelumnya sangat dirasakan di luar Jakarta, khususnya di Luar Jawa dan Bali, kini tiba-tiba menghampiri pusat kekuasaan. Kelas menengah perkotaan ibukota yang selama ini menjadi barometer kesadaran politik Indonesia mulai merasakan kekesalannya, sebagaimana tampak dengan munculnya berbagai grup di situs jejaring sosial Facebook yang menggugat soal pemadaman listrik dan kinerja PLN. Bahkan akhirnya persoalan ini menjadi bahasan istana pada rapat kabinet terbatas, Selasa (17/11/2009). Menurut Presiden SBY, jika PLN tidak sanggup memperbaiki kinerjanya, swasta akan diberi peluang untuk berperan di ketenagalistrikan.

Namun, tampaknya SBY pura-pura lupa, bahwa Undang-Undang Ketenagalistrikan (UUK) yang baru disahkan pada bulan September lalu memang telah memangkas kewenangan PLN sebagai satu-satunya Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana diamanatkan dalam UU Ketenagalistrikan sebelumnya (UU No 15/1985). Dalam UUK yang baru, daerah diperbolehkan mengoperasikan sendiri pembangkit, transmisi dan distribusi listrik hingga penjualan ke konsumen. Demikian pula dengan pihak swasta, sehingga menghilangkan monopoli PLN.

Keterlibatan swasta dalam usaha ketenagalistrikan sebetulnya sudah dimulai pada 1998, dikenal dengan sebutan Independence Power Producers (IPPs), seperti PT Cikarang Listrindo. Hanya saja, semua energi listrik yang dibangkitkan harus dijual kepada PLN sebagai satu-satunya pembeli (single buyer), kecuali jika mereka memiliki grid (jaringan) sendiri di luar grid PLN. Menurut Ahmad Daryoko, ketua Serikat Pekerja (SP) PLN, model liberalisasi ketenagalistrikan yang dianut oleh UUK yang baru – dan sebetulnya juga sempat muncul dalam UUK 2002 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi – adalah dengan cara memecah PLN (unbundling). Sistem kelistrikan Jamali (Jawa-Madura-Bali) yang sudah terintegrasi secara vertikal kini akan dipecah-pecah secara vertikal pula dengan banyak perusahaan menguasai pembangkit, transmisi, distribusi, dan ritel. Karena grid PLN menjadi bancakan banyak pihak, proses bisnis yang berkali-kali menyebabkan nilai pajak pun berlipat-lipat, dampaknya ke konsumen adalah tarif listrik yang jauh lebih mahal dari tarif dasar listrik (TDL) sekarang. Subsidi yang selama ini dinikmati rakyat – di mana rakyat hanya membayar Rp 650,00 per kWh dari biaya produksi Rp 2.600 per kWh – tak lagi bisa dinikmati, jika nantinya pembangkit dijual ke asing. Anak perusahaan PLN, PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), dikabarkan akan segera dijual kepada asing.

Pola kartel sangat mungkin terjadi di antara banyak perusahaan, akibatnya pada beban puncak (peak load) pasokan listrik (supply) bisa saja tidak memenuhi permintaan (demand), dan pada titik ekstremnya terjadi blackout. Negara bagian California di Amerika Serikat memulai liberalisasi pada 1996 dan terjadi blackout masif pada 2000-2001, di Brazil privatisasi pada 1992 menciptakan 10 hari blackout pada 1999 dan 3 bulan pada 2001. Sedangkan di Selandia Baru privatisasi pada 1986 diikuti dengan blackout pada 1998.

Untuk menjawab persoalan krisis listrik, pemerintah menjanjikan akan melakukan percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap kedua berbasiskan batubara, dengan dominasi swasta (IPP) yang sangat kuat. Dengan adanya UUK yang baru, PLN hanya akan menjadi salah satu pemain di antara banyak perusahaan swasta dan asing. Ibaratnya seperti Pertamina dan ritel migas asing (Shell, Petronas, Total). Pemerintah tak punya lagi kewenangan untuk mengontrol, tarif dasar listrik sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Energi listrik sebagai hajat hidup orang banyak tak lagi dikuasai negara dan tak lagi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, melainkan untuk sebesar-besarnya profit.

Setelah sekarang dihantam pemadaman bergilir, berikutnya, rakyat akan dikenai tarif berlipat-lipat untuk dapat menikmati listrik. Di sisi lain, industrialisasi sangat bergantung pada energi listrik yang murah. Dengan tarif listrik yang membumbung, biaya produksi akan dibebankan kepada konsumen, dan tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dari luar negeri yang lebih murah. Slogan PLN, “Listrik untuk kehidupan yang lebih baik,” sepertinya hanya akan tinggal kata-kata manis belaka.

* Penulis adalah penggiat globalisasi pada Institute for Global Justice (IGJ), sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).

Facebook dan Kesadaran Politik yang (bakal) Menguap

2009-11-02T18:42:00.001-08:00

Sumber: Bulletin SADAR Edisi: 247 Tahun V – 2009

Oleh Sudiarto *

Sejak booming pada awal 2009, Facebook kini menjadi situs jejaring sosial terbesar di Indonesia dengan jumlah akun mencapai 10 juta orang (Republika Online, 29 Oktober 2009). Jejaring sosial yang semula dibuat oleh Mark Zuckenberg pada pertengahan 2004 untuk komunitas mahasiswa di kampusnya, Harvard College (Amerika Serikat), kemudian menjadi bisnis yang mendunia.

Kritisi media menyebut fenomena Facebook sebagai “kapitalisme informasi” yang menginvasi kehidupan sosial, menjadikan sesuatu yang privat menjadi publik. Berbeda dengan situs jejaring sosial populer pendahulunya, Friendster, desain Facebook lebih sederhana tetapi ditunjang dengan banyaknya fitur dalam satu halaman. Meng-update status dan memberi komentar dengan spontan menjadi keunggulan Facebook, di samping fitur chatting yang tidak tersedia pada layanan Friendster.

Kehadiran Facebook di Indonesia dengan tampilan barunya, bersama meluasnya penjualan Blackberry dan smartphone sejenisnya, bertepatan dengan hajatan besar Pemilu 2009. Media massa menyebut-nyebut keberhasilan tim kampanye Barack Obama memanfaatkan Facebook dalam memenangkan pemilihan presiden AS pada November 2008. Di Indonesia, perubahan dari sistem nomor urut menjadi suara terbanyak dalam pemilu lalu memberi dorongan bagi para caleg berlomba-lomba mengkampanyekan diri, dan Facebook menjadi sarana yang tepat untuk berkampanye di dunia maya. Fitur page memberi kesempatan bagi para caleg mempromosikan diri dan menggalang fans sebanyak-banyaknya, di samping tentu saja lewat akun pribadi. Meskipun tidak berkorelasi langsung dengan perolehan suara, banyak caleg yang sudah lebih dulu populer juga menggunakan Facebook untuk meningkatkan nilai jualnya.

Di sisi lain, para aktivis dan “mantan aktivis,” menemukan sarana baru untuk menuangkan unek-uneknya melalui Facebook. Baik melalui fitur unggulan update status dan komentar, maupun fitur-fitur seperti catatan (notes), tautan (link), foto dan grup. Mengkampanyekan program-program gerakan maupun saling berdebat dan mencela, dengan sarkasme yang paling vulgar sekalipun.

Sifat guyub bangsa Indonesia menemukan salurannya di media baru jejaring sosial ini. Facebook, sesuai slogannya, mempertemukan kembali sahabat yang lama tak berjumpa, teman-teman kuliah dan semasa sekolah. Meng-upload foto-foto lama, dengan potongan rambut dan dandanan jadul, disertai penandaan (tag) untuk mengajak teman-teman melihatnya, menjadi sensasi tersendiri untuk bernostalgia. Setelah saling meng-add teman, berbalas komentar, kemudian merancang jadwal reuni di mal-mal. Ketika bencana gempa melanda selatan Jawa Barat dan Sumatera Barat, Facebook menjadi sarana untuk menggalang solidaritas. Dari sekadar ucapan simpati dan saling menanyakan kabar keluarga teman-teman, hingga aksi penyaluran bantuan langsung ke lapangan.

Tidak berhenti sekadar ajang silaturahmi dan media kampanye, Facebook juga menjadi sarana untuk penggalangan dukungan – “aksi dunia maya.” Jika sebelumnya dikenal model petisi online, kali ini kalangan blogger yang tersentak dengan penahanan Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga yang mengeluhkan layanan di sebuah rumah sakit melalui media email, membuat grup dukungan di Facebook. Dalam hitungan jam sejak grup dibuat, dukungan mengalir deras, puluhan ribu pengguna Facebook mendaftar menjadi anggota grup – bertambah terus hingga ratusan ribu dalam hitungan hari – dan memberikan berbagai pernyataan dukungan. Ketika televisi masih sibuk menyiarkan gosip Manohara, gencarnya dukungan terhadap Prita melalui grup Facebook membuat dua capres rival SBY – Megawati dan Jusuf Kalla – bersimpati dan menyerukan pembebasan. Prita pun dibebaskan, meskipun hanya penangguhan penahanan.

Keberhasilan grup Facebook dalam melawan kesewenang-wenangan penguasa kembali ditunjukkan dalam penggalangan dukungan terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditahan oleh Mabes Polri, Bibit S. Riyanto dan Chandra Hamzah. Rivalitas antara lembaga kepolisian dan KPK yang sudah berlangsung beberapa bulan meledak ketika tersebar transkrip rekaman pembicaraan untuk merekayasa kriminalisasi kedua pimpinan KPK. Presiden SBY yang baru saja terpilih untuk masa jabatan kedua terus bersikap membiarkan fungsi KPK dilemahkan. Sikap kepala batu Kapolri dan Presiden menuai protes luas dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam sehari, grup dukungan terhadap Bibit dan Chandra meraih seratus ribu anggota Facebook, dan terus bertambah.

Apakah Facebook sebagai sebuah media komunikasi sosial akan menunjukkan ketangguhannya, dan menjadi musuh penguasa, sebagaimana terjadi di Iran pada pemilihan presiden lalu? Karena ketakutan bahwa capres dari kalangan reformis bakal meraih dukungan luas dari kalangan muda, pemerintahan konservatif Iran memblokir berbagai situs terutama Twitter dan Facebook. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan kemampuan teknologi komunikasi mendorong perubahan sosial. Keruntuhan Blok Timur dan bubarnya Uni Soviet tidak lepas dari meluasnya jaringan televisi satelit yang dipancarkan dari negara-negara Blok Barat. Begitu pula kejatuhan Suharto pada 1998 dibantu oleh penggunaan internet, khususnya milis Apakabar yang fenomenal saat itu. Mobilisasi massa untuk menjatuhkan Presiden Estrada di Filipina dilakukan dengan teknologi pesan pendek (SMS) telepon seluler.

Sebagai media komunikasi dunia maya, konten yang ditampilkan Facebook adalah cerminan dari realitas di kehidupan nyata. Jika sebelumnya cetusan-cetusan dan keluhan hanya dilampiaskan dalam umpatan dan sumpah-serapah, Facebook membuatnya telanjang, vulgar, tertampil apa adanya. Sebuah grup dukungan bisa menjadi alat ukur sederhana untuk menunjukkan tingkat kesadaran politik warga negara, meskipun terbatas pada kalangan kelas menengah perkotaan yang mampu mengakses internet. Tetapi membayangkan bahwa “aksi dunia maya” akan otomatis bertransformasi menjadi “aksi dunia nyata,” dalam bentuk aksi-aksi massa di jalan-jalan, adalah terlalu optimistik. Kehadiran Facebook memang memperluas kesadaran politik, tetapi bukan faktor penentu. Aktor-aktor dan kekuatan-kekuatan politik riil-lah yang kemudian menentukan jalannya perubahan sosial. Gejolak sosial di Eropa Timur dan kejatuhan berbagai rezim tidak saja didorong oleh meluasnya media komunikasi, tetapi juga kemampuan gerakan oposisi untuk mengkanalisasinya lewat aksi-aksi massa.

Realitas politik Indonesia paska Pemilu 2009 menghasilkan sebuah rezim dengan kecenderungan menjadi bentuk baru otoritarianisme. Sejumlah kalangan menyebutnya Orde Baru jilid dua, sebagai sebuah model rezim tanpa kehadiran oposisi. Hilangnya kekuatan oposisi di parlemen dan di sisi lain masih lemah dan terpecah-pecahnya gerakan ekstra-parlementer membuat kesadaran politik yang menguat di tingkat massa-rakyat tidak menemukan kanalisasinya. Jika gerakan ekstra-parlementer tidak bahu-membahu untuk bersatu menjadi kekuatan oposisi alternatif di luar parlemen, kesadaran yang tercermin dalam “aksi dunia maya” melalui Facebook dikhawatirkan akan menguap begitu saja, menghasilkan apatisme publik.

* Penulis adalah penggiat globalisasi pada Institute for Global Justice (IGJ), sekaligus anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.

** Siapa saja dipersilahkan mengutip, menggandakan, menyebarluaskan sebagian atau seluruh materi yang termuat dalam portal ini selama untuk kajian dan mendukung gerakan rakyat. Untuk keperluan komersial pengguna harus mendapatkan ijin tertulis dari pengelola portal Prakarsa Rakyat. Setiap pengutipan, penggandaan dan penyebarluasan sebagian atau seluruh materi harus mencantumkan sumber (portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).

Catatan Hitam Praktik Korporatokrasi di Indonesia

2009-01-01T04:56:00.000-08:00

Sumber: Jurnal Tanah Air (Walhi), Edisi Januari 2009

Judul : Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia – Sebuah Investigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru Membangun Indonesia

Penulis : Ishak Rafick

Penerbit : Ufuk Publishing House (Jakarta)

Cetakan : I (Januari 2008)

Tebal : 422 halaman + xx (hard cover)

Menulis buku, terutama topik yang cukup serius, jarang sekali dilakukan oleh jurnalis di Indonesia. Ishak Rafick, dengan pengalaman jurnalistiknya belasan tahun selama bekerja di majalah bisnis terkemuka SWAsembada dan GlobeAsia, telah menulis berbagai artikel tentang ekonomi-politik, korporasi dan manajemen. Buku yang semula hendak diberi judul “Jalan Baru Membangun Indonesia” ini memaparkan investigasi selama 10 tahun, dari 1997 hingga 2007, memotret perjalanan Indonesia selama berlangsungnya reformasi, tarik-menarik dalam strategi ekonomi sejak pemerintahan Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY-JK, dan membiarkan para aktor politik dan bisnis berbicara sendiri menanggapi situasi.

Transisi dari sistem otoriter ke sistem demokrasi ternyata tidak membawa manfaat yang besar pada kemajuan negara maupun kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi vakum ideologi, dominasi pragmatisme, politik uang, dan kelemahan visi para pemimpin bangsa, Indonesia akhirnya berada di bawah pengaruh pandangan ekonomi ortodoks dan neoliberal yang mengecilkan peran Negara dalam menyejahterakan rakyat. Peran lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia begitu dominan dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi Indonesia. Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani Suharto pada 20 Januari 1998 dalam operasionalnya menjadi semacam “GBHN super dari bawah meja IMF”, dan mengikat presiden-presiden penggantinya. Biasanya orang tidak mau datang ke dokter yang sama dua kali, bila pada kali pertama si dokter telah membeli obat yang salah. Tapi Suharto, menjelang kejatuhannya, dengan panik kembali ke pelukan mentornya, menerima mentah-mentah resep-resep IMF justru setelah terbukti sebelumnya gagal. Indonesia pun batal tinggal landas. Jika pada tahun 1967 GNP per kapita Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan dan Cina nyaris sama yaitu kurang dari US$ 100 per kapita, pada tahun 2004 menjadi: Taiwan US$ 14.590, Malaysia US$ 4.520, Thailand US$ 2.490, Cina US$ 1.500 dan Indonesia US$ 1.100!

Peran Mafia Ekonomi Membangkrutkan Indonesia

John Pilger, wartawan terkemuka berwarganegara Australia yang bermukim di Inggris, membuat film dokumenter tentang Indonesia, The New Rulers of the World. Ia menggambarkan, pada November 1967, setelah Jenderal Suharto berkuasa, diadakan konferensi istimewa di Jenewa dalam waktu tiga hari merancang “pengambilalihan Indonesia”. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti Rockefeller. Semua raksasa korporasi terwakili, seperti General Motors, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, dan US Steel. Di seberang meja adalah tim Suharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonom-ekonom Indonesia yang top”. Dalam konferensi, tim yang diketuai Sultan Hamengkubuwono IX terkenal dengan sebutan Mafia Berkeley, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan: “…… buruh murah yang melimpah…. cadangan besar dari sumber daya alam ….. pasar yang besar...”

Selama 40 tahun kemudian, Mafia Berkeley terbukti gagal membawa Indonesia menjadi negara yang besar dan sejahtera. Strategi dan kebijakan ekonomi yang dirancang oleh Mafia Berkeley selalu menempatkan Indonesia di bawah subordinasi kepentingan global, padahal tidak ada negara yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya dengan mengikuti model Konsensus Washington. Kemerosotan selama tiga dasawarsa di Amerika Latin (1970-2000) adalah contoh monumental, dan justru negara-negara yang melakukan penyimpangan dari model Konsensus Washington seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia dan Cina yang berhasil meningkatkan kesejahteraan dan memperbesar kekuatan ekonominya.

Menjelang kejatuhan rejim Orde Baru, tepatnya pada Maret 1998, utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 137,424 milyar, dan lebih dari separuhnya (US$ 73,962 milyar) adalah utang swasta besar alias konglomerat. Sebagian besar utang ini berasal dari bank komersial yang mengenakan persyaratan berat: berjangka pendek dan berbunga tinggi. Sedangkan utang domestik pemerintah tercipta melalui penggelontoran bantuan likuiditas (BLBI) hingga mencapai Rp 144 triliun ke sejumlah bank yang mengalami rush akibat badai krisis moneter. Atas desakan IMF, pemerintah lalu mengeluarkan obligasi sebesar Rp 430 triliun untuk rekapitalisasi perbankan, biasa dikenal dengan obligasi rekap, yang bersama bunganya menjadi Rp 600 triliun lebih.

Menurut Kwik Kian Gie, mantan Menko Perekonomian zaman Gus Dur dan ketua Bappenas zaman Megawati, mulanya obligasi rekap hanya sebatas instrumen saja, akan ditarik lagi kalau banknya sudah sehat. Tapi ketika sudah sehat dan bebas dari kredit macet, IMF mendesak agar bank-bank rekap itu mesti dijual bersama obligasinya. Lalu demi memelihara kepercayaan internasional, bank-bank itu jatuh ke tangan asing atau konsorsiumnya. Maka, pemerintah pun jatuh ke dalam jebakan utang yang kedua setelah utang luar negeri, karena tanpa disadari pemerintah telah mengubah utang swasta menjadi utang publik.

Beban utang ini menggelayuti pemerintahan pasca-reformasi. Tahun 2004, Kabinet Gotong-Royong Mega-Hamzah membayar pokok dan bunga utang dalam dan luar negeri sebesar Rp 139,4 triliun. Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK membayar Rp 126,315 triliun pada 2005, dengan rincian cicilan utang pokok Rp 61,614 triliun dan bunga Rp 64,691 triliun. Lebih rendah Rp 17,2 triliun dari yang dianggarkan karena mendapat moratorium akibat bencana tsunami di Aceh dan Nias. Dalam APBN 2006, untuk pembayaran utang dalam dan luar negeri pemerintah telah mengalokasikan Rp 140,22 triliun, atau empat kali lebih besar daripada anggaran pendidikan yang dijatah hanya Rp 34 triliun. Masih jauh lebih besar daripada selisih antara harga BBM domestik dan internasional yang dipelintir menjadi “subsidi” (Rp 95 triliun). Itupun masih didesak IMF untuk dipangkas hingga nol dalam tenggat waktu yang telah ditentukan, padahal BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.

Profesor William R. Liddle menyebut kehadiran Boediono sebagai Menko Perekonomian dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua sebagai reinkarnasi Mafia Berkeley yang pada masa Orde Baru dipimpin oleh Widjojo Nitisastro. Bedanya, jika waktu itu Widjojo cs tinggal datang untuk mempresentasikan konsepnya kepada Suharto, audiens Boediono adalah pasar, tepatnya pasar modal dan pasar uang. Hanya saja, sangat mubazir kalau doktor ekonomi sekaliber Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ditugasi untuk menjual surat utang negara (SUN), yang yield-nya 329 basis poin di atas treasury bill AS atau bunganya 3,29% lebih tinggi dari obligasi internasional di AS. “Mahasiswi semester 2 jurusan Tataboga saja bisa melakukan, malah lebih mudah lewat MLM,” sindir Rafick sinis (hlm. 21). Semestinya orang-orang sekaliber Boediono dan Sri Mulyani ditugasi kerja-kerja besar semacam penghapusan dan pemotongan utang, atau menarik obligasi rekap dan menyatakannya tidak berlaku.

Berbeda dengan Pakistan yang berani meminta kepada AS untuk memotong utang sampai 50% bahkan bunganya diturunkan sampai 0% demi mendukung invasi ke Afghanistan, atau Nigeria dengan dalih “ongkos demokrasi” meminta pemotongan utang sampai 70%, Boediono waktu menjabat Menkeu Kabinet Gotong-Royong bersama Menko Perekonomian Dorodjatun Koentjorojakti sama sekali tidak berupaya ke arah sana. Mendengar ide penghapusan utang saja sudah waswas. Boediono-Sri Mulyani juga bungkam soal Blok Cepu dan rencana buyback Indosat, tapi keras menolak segala program yang meringankan beban rakyat dan lihai mengutak-atik angka sehingga berkurangnya anggaran publik (subsidi BBM, listrik, kesehatan dan pendidikan) tampak manis. Pada minggu ketiga 2006, Menkeu Sri Mulyani terang-terangan menyatakan, “Kalau ingin pertumbuhan 6% per tahun dengan PDB Rp 3000 triliun, perlu dana investasi Rp 150 triliun kali empat, karena output rasio investasi kita masih empat, artinya kredit dan investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 600 triliun.” Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Boediono-Sri Mulyani tak punya alternatif lain kecuali mengikuti jalan yang telah digariskan IMF dan pendahulunya.

Jalan Baru Seperti Apa?

Subordinasi kepentingan rakyat dan nasional kepada kepentingan korporatokrasi global mengakibatkan Indonesia tidak memiliki kemandirian dalam perumusan perundang-undangan, strategi dan kebijakan ekonomi, dan hanya terpaku pada model generik Konsensus Washington. Selama tidak ada perubahan dalam arah dan kepemimpinan ekonomi, Indonesia tidak akan pernah mampu mengangkat kesejahteraan mayoritas rakyat.

Meskipun tidak ditujukan sebagai cerita pengantar tidur untuk menyenangkan semua orang, namun narasi yang dibangun Ishak Rafick membuat buku ini begitu nikmat untuk dibaca, ringan, mengalir dari awal sampai akhir. Hampir tak ada yang luput dari penelusuran jurnalistik Rafick, seperti diniatkannya sebagai kajian yang komprehensif memotret Indonesia selama 10 tahun terakhir. Sayangnya, Rafick tak hendak membuat pendahuluan dan penutup, sebagai kesimpulan, menganggapnya teknik penulisan yang “kuno” yang cocok untuk tulisan ilmiah di kampus. Tak dijelaskan jalan baru seperti apa yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia ke depan. Pembaca dibiarkan menarik kesimpulan sendiri dari paparan dalam bab demi bab.

Tapi, untuk memberikan gambaran apa adanya tentang Indonesia, dan memberikan pencerahan kepada anak bangsa, buku ini telah meraih tujuannya. Buku ini layak dibaca untuk memahami bagaimana struktur korporatokrasi bekerja merusak perekonomian Indonesia, khususnya pada periode 1997-2007.

Selamatkan Indonesia dari Cengkeraman Korporatokrasi

2009-01-01T04:19:00.000-08:00

Sumber: Jurnal Tanah Air (Walhi) Edisi Januari 2009

Judul : Agenda Mendesak Bangsa - Selamatkan Indonesia!

Penulis : Mohammad Amien Rais

Penerbit : PPSK Pers (Yogyakarta)

Cetakan : II (April 2008)

Tebal : 298 halaman + xv

“Mengapa Indonesia tetap miskin, terbelakang dan tercecer dalam derap kemajuan bangsa-bangsa lain?” Amein Rais, sang lokomotif reformasi, menuangkan permenungannya dalam buku ini. Mengambil perumpamaan nasionalisme sepakbola, jika bangsa ini diibaratkan rumah di pinggir jalan, olahraga adalah pagar depan yang tampak oleh setiap orang yang lewat. Bangsa atau pemerintah kita memiliki obsesi yang aneh, yang penting pagar rumah terlihat bersih dan mengkilap, yang lain masa bodoh. Sehingga ketika perabotan rumah dicuri orang di depan mata pemilik rumah, bahkan ketika isteri dan anak-anaknya digondol keluar rumah, ia hanya bisa menonton, sama sekali tidak merisaukan.

Nasionalisme dangkal ini yang membuat kita hanya membisu, seperti kehilangan harga diri dan martabat, menyaksikan penjarahan kekayaan alam oleh korporasi asing, bahkan hingga isi perundang-undangan pun didiktekan oleh kartel neokolonial. Revrisond Baswir mencatat peranan Bank Dunia dalam penyusunan UU Migas, Price Waterhouse Cooper dalam UU BUMN, dan Asian Development Bank (ADB) dalam UU Kelistrikan. Paling buruk adalah terbitnya UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memperbolehkan kepemilikan asing hingga 95% di sektor kelistrikan, migas, jalan tol, air minum dan pertanian, sedang di bidang pendidikan diperbolehkan mencapai 49%.

“Sejarah berulang kembali,” tulis Amien Rais pada bab pertama bukunya. Pada masa VOC, berbeda dengan Sultan Agung yang berjuang mengirim pasukan ke Batavia untuk mengusir VOC, penerusnya yaitu Sultan Amangkurat I justru memilih melepaskan tanah-tanah di Jawa Barat sebagai imbalan atas dukungan VOC mengalahkan pemberontakan Trunojoyo. Konsesi tanah VOC terus meluas, hingga pada 1755 wilayah kerajaan Mataram hanya menyisakan Yogyakarta dan Surakarta. Mentalitas inlander inilah yang membuat VOC dan Belanda menjajah negeri ini hingga tiga setengah abad. Ironisnya, pemerintahan sekarang di bawah kepemimpinan SBY-JK mengulangi langgam yang sama, mensubordinasikan diri kepada kepentingan korporatokrasi.

Elemen-elemen Korporatokrasi

Korporatokrasi, menurut John Perkins (2005: xii), adalah gabungan kekuasaan korporasi, perbankan dan pemerintahan yang mendukung nilai-nilai dan sasaran-sasaran bersama untuk terus-menerus mengabadikan, memperluas dan memperkuat diri. Amien Rais menguraikan 7 unsur korporatokrasi. Pertama, korporasi besar. Tujuan utama korporasi besar adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya serendah-rendahnya, dan dengan segala cara, tidak peduli terhadap harga nyawa manusia dan pelestarian lingkungan. Tak heran, korporasi besar dianggap mengidap pathology of profit. Terkuaknya skandal korporasi Enron (2001) dan Worldcom (2002) di Amerika Serikat (AS) hanya yang terekspose saja, karena hampir semua perusahaan di AS pernah dan sedang melakukan berbagai skandal: suap, monopoli, pemalsuan akuntansi, pencucian uang, perusakan lingkungan, dan sebagainya.

Kedua, pemerintahan. Meskipun secara teoretis pemerintah mendapatkan mandat kekuasaan dari rakyat, dalam kenyataannya ia lebih banyak tunduk dan melayani kepentingan korporasi. Cara paling mudah bagi korporasi menaklukkan pemerintah adalah dengan membiayai kampanye kandidat kepala pemerintahan. David Korten, dalam bukunya When Corporations Rule the World (Kumarian Pres, 1995), menulis bahwa di AS demokrasi tidak saja dijual kepada korporasi-korporasi Amerika, tetapi juga korporasi asing. Pemerintah Meksiko mengeluarkan sedikitnya 25 juta dolar sebagai pelicin untuk lobi politik di Washington demi mengamankan posisi Meksiko di NAFTA. Sedangkan uang semir Jepang ke tokoh-tokoh politik di Washington mencapai 100 juta dolar setahun, dan 300 juta dolar untuk tokoh-tokoh yang dapat mempengaruhi opini publik. Jepang mendirikan 92 biro hukum, humas dan lobi, disusul Inggris (42), Kanada (25), dan Belanda (7), untuk melahirkan atau mengganti undang-undang yang lebih menguntungkan korporasi.

Ketiga, perbankan dan lembaga keuangan internasional. Di antara banyak bank korporat, dua lembaga keuangan bentukan konferensi Bretton Woods di akhir Perang Dunia II yaitu Bank Dunia dan IMF adalah pilar atau pemain utama globalisasi, bahkan arsiteknya. Keduanya berperan sebagai instrumen untuk membela kapitalisme global, mengupayakan keuntungan maksimal bagi korporasi besar, dan melestarikan dominasi ekonomi AS. Pembagian kerjanya, Bank Dunia memberikan pinjaman jangka panjang ke negara-negara berkembang untuk mendanai proyek-proyek pembangunan infrastruktur, sedang IMF memberikan arahan-arahan atau tepatnya “tekanan-tekanan” apa yang harus dikerjakan oleh negara-negara yang mendapatkan bantuan utang. Kegiatannya sering tumpang tindih, tapi tetap satu formula, yaitu SAP (structural adjustment programs).

Keempat, militer. Dalam buku The Power Elite (Oxford Press, 1956), C. Wright Mills menulis bahwa struktur ekonomi, struktur militer, dan struktur politik adalah saling mengunci. Eisenhower, tiga hari sebelum lengser dari jabatan presiden AS pada 1961, memperingatkan akan bahaya military-industrial complex. Contoh mutakhir bagaimana kompleks militer-industrial ini bekerja adalah betapa cepatnya ribuan kontraktor AS menyerbu Irak begitu Baghdad, Basra dan kota-kota lainnya luluh lantak, dengan dalih “rekonstruksi Irak”. Di antara korporasi predator yang ikut kenduri Irak adalah Halliburton, yang CEO-nya dulu adalah Dick Cheney, wakil presiden Bush. Belum mulai bekerja saja Halliburton sudah me-markup tagihan minyak untuk kebutuhan tentara AS sebesar 60 juta dolar. Anak perusahaan Halliburton yang sebenarnya sudah bangkrut, KBR (Kellog, Brown, and Root), dihidupkan kembali dan memenangkan kontrak ratusan juta dolar.

Kelima, media massa. Pemikir konservatif Inggris, Edmund Burke (1729-1797), memasukkan media massa sebagai pilar keempat demokrasi, di samping tiga pilar Trias Politika Montesquieu, yakni lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun teori muluk ini dibantah oleh Noam Chomsky, yang sejak 20 tahun lalu telah memperingatkan bahwa media massa pada dasarnya menyuarakan kepentingan korporasi besar, sehingga isi pokok media massa sejatinya adalah “propaganda” untuk melindungi kepentingan korporasi. Di AS, empat stasiun televisi raksasa yang berpengaruh dalam arah pemberitaan ternyata dimiliki oleh korporasi besar non-media, yaitu NBC (General Electric), ABC (Walt Disney Company), NBC (Viacom Inc.), dan CNN (AOL-Time Warner). Sedangkan pimpinan tiga koran besar AS juga duduk dalam pimpinan berbagai korporasi besar; mereka adalah New York Times duduk di Carlyle Group, Ford, dan Johnson and Johnson, Wahington Post di Lockheed Martin, Coca Cola, dan Gillette, dan The Tribune (Chicago dan LA Times) duduk di 3M, Caterpillar, ConocoPhilips, Kraft, McDonalds dan Pepsi. Selain melalui kepemilikan usaha, penyeragaman suara media massa juga terjadi melalui pemasangan iklan, produksi berita besar-besaran oleh instansi-instansi penguasa, dan flak atau berondongan kritik dan ancaman yang diarahkan kepada media massa oleh pusat-pusat kekuasaan politik dan ekonomi. Fenomena embedded journalist dalam Perang Irak menunjukkan bahwa media massa telah berhenti perannya sebagai watch dog (musuh pemerintah dan korporasi), ataupun guard dog (mendukung sekaligus mengkritik), dan akhirnya hanya menjadi lap dog, anjing jinak untuk dipangku dan dielus-elus, tidak lagi berbahaya.

Keenam, intelektual pengabdi kekuasaan. Dalam 20-30 tahun belakangan, universitas dijadikan sasaran oleh kekuatan korporat untuk mencetak sebanyak mungkin lulusan dalam berbagai disiplin ilmu yang menghamba dan melayani kepentingan korporasi. Campur tangan korporasi makin jauh merasuk ke tubuh universitas setelah mengalami himpitan finansial. Berbagai riset dilakukan untuk tujuan korporat sebagai imbalan balik dari pihak donor. Jika komersialisasi menjadi misi keempat universitas, setelah riset, transfer pengetahuan, dan pengabdian masyarakat, maka kaum intelektual hanya akan menjadi budak kekuasaan ekonomi dan politik.

Ketujuh, elite nasional bermental inlander. Selama kolonisasi mental tetap bercokol di benak para pemimpin bangsa, sulit diharapkan bangsa tersebut dapat memelihara kedaulatan dan kemandiriannya. Musuh dari dalam ini, yaitu mentalitas terjajah, dengan kompleks inferioritasnya dan penyakit selalu kalah, membuahkan kebingungan, kelembaman (inertia), dan kehilangan rasa percaya diri. Amien Rais khawatir, berlarut-larutnya Indonesia jatuh di bawah bayang-bayang korporatokrasi global karena sebagian pemimpin kita masih bermental terjajah, merasa diri tidak dapat mencapai kemajuan selain mengikuti jalan Barat. Tidak seperti para pemimpin di negara-negara lain seperti Mahathir Mohammad (Malaysia), Chavez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Raffale Correa (Ekuador) dan Nestor Kirchner (Argentina) yang berani berkata tidak kepada resep-resep ala Konsensus Washington. Begitu pula negara-negara seperti Iran dan dua raksasa Asia, India dan Cina. Negara-negara yang mengalami kemajuan pesat pada 20-30 tahun belakangan adalah negara-negara yang mempunyai pemimpin bermental bebas, merdeka, berdaulat dan mandiri serta percaya diri. Sebaliknya dengan negara-negara Afrika yang terus menjadi pelayan kapitalisme global. Menurut laporan George Ayyittey, intelektual berkebangsaan Ghana, di depan Komisi Luar Negeri Senat AS, Afrika telah menjadi vampire states, negara-negara penghisap kesejahteraan rakyat, di mana Negara terdiri dari gerombolan gangster dan pencoleng yang memperkaya diri dan kroni-kroninya dengan mengucilkan kelompok lain, bahkan adakalanya presidennya sendiri adalah kepala bandit.

Tawaran Agenda Penyelamatan Bangsa

Untuk menaklukkan Indonesia, kekuatan korporatokrasi internasional tak perlu mengirim pasukan seperti di Irak dan Afghanistan, ataupun mengirim para jackals (meminjam istilah John Perkins), karena negeri ini telah dijajah, atau dalam istilah Amien Rais “state capture corruption” (korupsi yang menyandera Negara). Korupsi ini lebih jahat daripada korupsi biasa, karena dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa dengan tunduk dan setia pada kepentingan korporasi asing. Semua pemerintahan, dari zaman Orde Baru hingga reformasi, mengikuti agenda Konsensus Washington, dengan meliberalisasi sektor keuangan di mana asing bisa memiliki 99% saham bank di Indonesia (era Habibie), privatisasi BUMN dan pengampunan terhadap para obligor bermasalah (era Megawati), dan liberalisasi investasi (era SBY-JK).

Amien Rais menawarkan sejumlah saran demi penyelamatan bangsa, yaitu mempersiapkan kepemimpinan alternatif yang diisi oleh tokoh-tokoh muda dan mempunyai semangat kemandirian nasional. Berbagai Kontrak Karya pertambangan dan KPS (Kontrak Production Sharing) di sektor migas harus dinegosiasi ulang dengan memprioritaskan kepentingan bangsa. Bahkan demi kepentingan pelestarian lingkungan, kegiatan korporasi asing bisa dihentikan secara sepihak. Indonesia juga harus membentuk sendiri badan arbitrase untuk menyelesaikan konflik dengan korporasi asing. Semua HPH harus ditinjau ulang, dan para pemegang HPH yang menghancurkan hutan harus diberi sanksi tegas. Kepemimpinan baru ini juga diharapkan menghilangkan penyakit kecanduan utang (debt-addict) dan melakukan renegosiasi pembayaran utang luar negeri.

Dengan menuliskan gagasannya dalam bentuk buku, Amien Rais tak sekadar melontarkan kritik-kritik pedas yang seringkali hanya berhenti pada moderasi belaka, seperti dilakukannya selama ini. Ia menerima Habibie sebagai penerus Suharto. Ia menolak desakan-desakan untuk menjatuhkan Megawati, dan sekarang SBY-JK, di tengah jalan. “Tentukan melalui pemilu saja,” kata Amien Rais di sela-sela peluncuran bukunya di Gelora Bung Karno. Sebaliknya, terhadap Gus Dur, dijatuhkannya melalui Sidang Istimewa ketika Amien Rais menjabat Ketua MPR. Dalam buku ini, sub-bab tentang zaman Gus Dur seperti sengaja dilewatkan. Padahal menarik untuk membahas bagaimana Gus Dur menghadapi tekanan korporatokrasi, misalnya penolakan Gus Dur melikuidasi perusahaan Texmaco yang membawa bendera Indonesia, sehingga IMF tak pernah mencairkan pinjaman selama Gus Dur berkuasa. Amien Rais juga tidak mengupas gerakan-gerakan anti-globalisasi yang fenomenal sejak Seattle (1999) maupun ajang World Social Forum (WSF), dan hanya menampilkan para elite, sejalan dengan manuver-manuver elitisnya selama berkiprah di dunia politik. Tetapi secara umum, gambaran lengkap dalam buku ini tentang sepak terjang tiga pilar globalisasi (IMF, Bank Dunia dan WTO), hegemoni Pax Americana, dan korporatokrasi, dapat mengisi kekosongan pemikiran mainstream tentang ancaman globalisasi dan korporatokrasi, sehingga diharapkan bisa memberi energi baru kepada kalangan aktivis dan intelektual.(*)

Saksi KLH Hanya Memantau, Tidak Memulihkan Rusaknya Kualitas Lingkungan

2007-11-27T23:37:00.000-08:00

Sumber: Walhi

Persidangan kasus gugatan Walhi terhadap Lapindo dkk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (27/11) menghadirkan saksi terakhir dari pihak tergugat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Indarto Sutanto, yang bekerja sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup di Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), sebuah instansi di bawah KLH, bertugas melakukan pemantauan di lokasi semburan lumpur Sidoarjo sejak 10 Juni 2006.

“Tugas kami melakukan pendataan area untuk membatasi meluasnya area genangan lumpur, mengurangi jatuhnya korban dan menjaga agar objek-objek vital seperti jalan tol, sungai, saluran irigasi dan permukiman tetap berfungsi, serta memasang simbol-simbol bahaya mana-mana tanggul yang mudah longsor dan orang bisa tercebur,” Indarto menjelaskan detail penugasannya. Usul pembuatan tanggul dan kolam-kolam penampung lumpur juga datang dari tim penanggulangan lumpur di mana Indarto tergabung. “Tapi sejak Februari 2007, tim kami tidak lagi berkantor di Surabaya, posko sudah tidak ada lagi. Meskipun demikian, tiap bulan sekali kami masih mengambil sampel.”

Ketika ditanya oleh hakim ketua Soedarmadji, SH mengenai surat tugas dan kaitannya dengan jabatannya, Indarto menjelaskan bahwa tugas sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup adalah mengawasi kinerja lingkungan sebuah perusahaan, misalnya dalam pengelolaan limbah B3. “Kami melakukan verifikasi lapangan, dan membuat laporan pengawasan untuk nantinya dinilai apakah layak atau tidak perusahaan mendapat izin operasional,” kata Indarto, “Izin hanya bisa dikeluarkan oleh Menteri, kami tidak berwenang soal perizinan.”

“Sebelum terjadi semburan lumpur juga sudah dilakukan pengawasan terhadap PT Lapindo Brantas?” tanya hakim ketua. “Sudah, berkaitan dengan limbah produksinya. Tapi itu tapi dilakukan oleh petugas lain,” jawab Indarto.

“Setelah terjadi semburan, apakah anda juga melakukan perbaikan kerusakan lingkungan?” tanya hakim ketua lagi. Indarto menjawab, “Tidak, kami hanya membuat rekomendasi kepada unit pemulihan kualitas lingkungan, di bawah Asisten Deputi. Pada awal terjadi semburan, kami optimis bahwa semburan bisa dihentikan. Karena itu dibuat rencana pemulihan, tapi ternyata semburan terus berlanjut. Setelah ada BPLS, unit pemulihan tidak ada lagi di lapangan. Yang ada hanya pemantauan di bawah Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.”

Lumpur Dibuang ke Kali Porong, Surabaya bisa Banjir
Terkait dengan pembuangan lumpur ke Kali Porong, sebetulnya tim penanggulangan lumpur mempunyai usulan lain. Berdasarkan kajian Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), fungsi Kali Porong antara lain untuk mencegah banjir melanda kawasan Surabaya. Jika lumpur dibuang melalui Kali Porong, dikhawatirkan lumpur akan memblok Kali Porong. Ketika musim hujan datang, Surabaya bisa terendam banjir. Karena itu menurut Indarto, diusulkan agar dibuat kanal khusus untuk mengalirkan lumpur ke laut. “Gambar rancangan teknik pembuatan kanal sudah dibuat secara sederhana oleh Timnas maupun ITS, tapi dalam kenyataannya tidak pernah direalisasikan,” kata Indarto.

Mengenai kualitas udara di lokasi semburan, Indarto mengakui tidak ada yang bisa dilakukan sehingga tim penanggulangan lumpur hanya bisa menyarankan agar menjauhi lokasi. Di kawasan ring satu semburan lumpur, sebaiknya tidak berlama-lama atau menggunakan masker pengaman. Sedangkan air lumpur sendiri langsung dibuang, tidak dilakukan pengolahan. Sebagian terlepas secara alami, ada yang masuk ke saluran irigasi sehingga air tidak dapat diminum lagi karena rasanya asin.

Di akhir persidangan, kuasa hukum pihak tergugat (KLH) mencoba menarik kesimpulan dari jawaban saksi yang diajukannya, bahwa sebagai instansi yang bertugas mengelola lingkungan hidup KLH sudah bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam kasus Lumpur Sidoarjo. “Secara garis besar, kami sudah bekerja maksimal melakukan pengawasan dan pengambilan sampel, dan membuat rekomendasi untuk jangka panjang,” jawab Indarto. Tapi dari jawaban-jawaban saksi, tugas yang dibebankan kepadanya sebagai pengawas lingkungan hidup BPLH sangat terbatas dan tidak memadai untuk kasus sebesar Lumpur Sidoarjo, dan tidak menggambarkan peran yang seharusnya diemban oleh KLH. Untuk pribadi saksi, memang sudah maksimal tugas yang dikerjakannya, tapi secara keseluruhan instansi KLH dengan banyak unitnya tidak terungkap di persidangan bagaimana perannya.

Sidang kali ini ditutup dengan mengagendakan pembacaan kesimpulan pada dua pekan mendatang.

Menteri Pertanian: Perubahan Iklim Bisa Juga Menguntungkan

2007-11-26T03:56:00.000-08:00

Sumber: Walhi

Perubahan iklim dikhawatirkan berdampak pada persoalan ketahanan pangan di Indonesia. Selama ini ketersediaan pangan digantungkan pada daerah-daerah kantung beras terutama di Pantura Jawa, mengingat kesuburan lahannya karena terbentuk dari endapan gunung berapi. Tetapi karena letaknya yang dekat dengan laut dan dataran rendah, jika terjadi kenaikan permukaan air laut akibat pencairan es di Kutub Utara, daerah-daerah ini yang paling rawan terkena dampaknya terendam air laut. Bagaimana skema pemerintah menghadapi perkiraan ini, jika terpaksa harus memindahkan lokasi, bagaimana pula kaitannya dengan dampak perubahan suhu. Kekhawatiran ini diungkapkan Dinar Rani Setiawan, Manajer Kampanye Air dan Pangan WALHI dalam talkshow “Rakyat Bicara” di TPI, Selasa (26/11), dengan tajuk Perubahan Iklim dan Penyediaan Pangan bagi Masyarakat.

“Perubahan iklim juga bisa menguntungkan kita,” demikian tanggapan Menteri Pertanian Anton Apriantono. Contohnya, menurut Mentan, tahun 2007 Indonesia mengalami kemarau basah yang justru meningkatkan produktivitas pertanian.

Dua langkah penting yang diambil pemerintah adalah adaptasi dan mitigasi. Dalam upaya beradaptasi terhadap perubahan iklim, pemerintah berusaha mengembangkan varietas padi yang lebih tahan terhadap salinitas serta yang tahan kekeringan. Selain itu juga dilakukan ekstensifikasi di Luar Jawa, serta pemetaan potensi varietas tanaman. Pada 2008, pemerintah berencana menambah lahan 45.000 hektar.

Pernyataan Mentan dikritisi oleh pengamat pertanian IPB, Hermanto Siregar. Dalam jangka pendek, simulasi menunjukkan memang ada benefit perubahan iklim dalam mendongkrak produktivitas. Tapi perkiraan jangka panjang terjadi penurunan produksi hingga 15 persen, dengan perincian 11 persen karena kehilangan produksi dan sisanya 4 persen karena kehilangan luas panen. Dampaknya, sekitar 32 juta jiwa akan jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Hermanto menambahkan bahwa perubahan iklim tidak dapat diprediksi dengan baik, sehingga diperlukan edukasi dan respon cepat kepada para petani, dengan melakukan penyuluhan dan kerja sama lintas departemen. Dengan Departemen Kehutanan misalnya, untuk pemanfaatan hutan-hutan yang dalam kondisi ditelantarkan. “Opportunity lost yang sangat besar,” kata Hermanto, “perlu dibuka akses kepada rakyat, dengan mempercepat reforma agraria agar ada kepastian bagi para petani penggarap, di samping akses kredit pertanian.”

LSM Tuntut Pengusaha Penghancur Hutan Sukanto Tanoto Ditangkap

2007-11-22T19:32:00.000-08:00

Sumber: Walhi

Kasus bebasnya Adelin Lis di persidangan PN Medan membuat geram banyak kalangan. Terbukti betapa lemahnya penegakan hukum di Indonesia jika harus berhadap-hadapan dengan cukong utama pelaku penghancuran hutan. Sementara di provinsi lain, praktik penghancuran hutan atas nama HPH dan HTI seperti yang dilakukan oleh RAPP (Riau Andalan Pulp & Paper) milik taipan Sukanto Tanoto juga harus diusut tuntas. Bahkan Sukanto Tanoto sendiri harus segera ditangkap dan diadili.

Seruan ini diteriakkan puluhan massa yang berunjuk rasa di depan kantor RAPP di Jalan Telukbetung 31 Jakarta, Kamis (22/11). Massa yang mengatasnamakan Komite Anti Penghancuran Hutan Indonesia (KAPHI) ini bergerak dari depan Bundaran Hotel Indonesia dengan membawa poster-poster antara lain berbunyi “Sukanto Tanoto Penjahat Lingkungan!” dan “Moratorium Logging Now!”

KAPHI terdiri dari sejumlah organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, pembaruan agraria, kalangan jurnalis dan penegakan HAM, yaitu WALHI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Environment Parliament Watch Jakarta, Sawit Watch, LSADI, Sarekat Hijau Indonesia, KpSHK, STN, AMAN, Konsorsium Pembaruan Agraria, Green Student Movement, HuMA, FPPI, SPHP dan Jikalahari Riau.

Menurut para pengunjuk rasa, industri pulp dan kertas yang dibangun Sukanto Tanoto selama ini dijalankan secara tidak berkelanjutan (sustainable), karena mengambil bahan baku dari hutan alam dan hanya sebagian kecil dari kebun HTI mereka sendiri. Kapasitas pabrik RAPP tercatat 2 juta ton per tahun, dan membutuhkan kayu sebanyak 9,46 juta meter kubik. Lebih dari 4,2 juta meter kubik per tahun (42,26%) diperoleh dari hutan alam. Praktik inin telah berlangsung lebih dari 15 tahun. Saat krisis moneter 1997, kerajaan bisnis Raja Garuda Mas (RGM), induk dari RAPP, tersangkut utang sebesar 1,14 milyar dolar akibat penyalahgunaan dan pelanggaran peraturan perbankan yang dilakukan melaluli bank miliknya sendiri, Unibank. Menggunungnya utang tidak menyurutkan langkah Sukanto Tanoto terus melakukan perluasan kapasitas industrinya, dengan menyiasati hukum di Indonesia sehingga sebagian besar utangnya ditanggung oleh Negara melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dengan demikian, Sukanto Tanoto telah melakukan kejahatan perbankan dan kejahatan lingkungan yang merugikan Negara maupun keselamatan rakyat banyak.

“RAPP menguasai 2 juta hektar lahan di Riau, itu berarti hampir tiga perempat wilayah provinsi Riau. Hanya karena satu orang, rakyat banyak dikorbankan!” kecam Syahrul (WALHI) dalam orasinya.

Sementara Pius, juga dari WALHI, mengingatkan bahwa banyak perusahaan menguras sumber daya alam sementara rakyat sekitarnya menderita banjir ketika hutan habis ditebangi. Di Jawa Timur, puluhan ribu orang kehilangan rumah karena tergenang lumpur Lapindo. Sedang di Sulawesi Utara, perusahaan pencemar lingkungan PT Newmont Minahasa Raya balik menggugat aktivis lingkungan dengan ganti rugi yang sangat besar, sama halnya dengan perusahaan pulp RAPP yang menggugat media massa, demi membungkam kritik. Wong, aktivis WALHI Riau, menandaskan bahwa tidak mungkin media mengungkap kasus tidak berdasarkan fakta.

Jika selama ini yang menjadi perhatian publik adalah soal pembalakan liar (illegal logging), Erwin (WALHI) menilai bahwa justru perusahaan-perusahaan legal-lah yang selama ini telah menghancurkan hutan. “RAPP mengambil kayu puluhan kilometer dari wilayah konsesinya,” ungkap Erwin, “tapi RAPP bilang ‘kami sah, karena dapat izin dari Menteri Kehutanan MS Kaban!’ Izin itu nyatanya dipakai untuk membabat hutan.”

Karena itu diusulkan agar pemerintah harus tegas melakukan terobosan untuk melakukan tindakan jeda tebang (moratorium logging) selama 15 tahun. Artinya, selama kurun waktu 15 tahun tak ada lagi izin konsesi dan konversi kawasan hutan baru baik untuk kepentingan perkebunan besar, HTI, HPH ataupun pertambangan besar. Sementara untuk konsesi yang telah dikeluarkan, pemerintah wajib melakukan audit menyeluruh. Izin pengambilan kayu diperbolehkan hanya untuk kepentingan non-ekspor (dalam negeri).

Orator lain dari AJI, Sawit Watch dan AMAN menyerukan tuntutan serupa. Aksi juga diwarnai penempelan stiker bertuliskan “Tangkap Sukanto Tanoto – Koruptor BLBI – Mafia Kayu Indonesia – Penggelap Pajak Negara” di pagar kantor RAPP.

Soal Status Badan Hukum Walhi, Saksi Ahli Hukum Perdata Lapindo dkk Tak Punya Kapasitas

2007-11-21T19:29:00.001-08:00

Sumber: Walhi, Walhicourtcase's Weblog

Dua orang saksi ahli gagal mempermasalahkan status badan hukum Yayasan Walhi. Mereka adalah Noer Ali, PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Depkumham, dan Prof Dr Sri Gambir Melati, SH, ahli hukum perdata dari UI. Keduanya bersaksi untuk Santos Brantas Pty Ltd, tergugat keenam dalam persidangan kasus gugatan Walhi terhadap PT Lapindo Brantas dkk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (21/11).

Noer Ali yang menjabat Kepala Seksi Badan Hukum Sosial Subdit Badan Hukum Direktorat Perdata menerangkan status badan hukum yayasan menurut UU No. 16/2001 yang berlaku sejak 6 Agustus 2002. “Sesuai dengan ketentuan peralihan dalam pasal 71 ayat 1 UU No 16/2001 yang diubah dengan UU No. 28/2004, yayasan yang sudah ada dapat tetap diakui sebagai sebagai badan hukum jika sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin operasional dari instansi terkait,” Noer Ali menjelaskan. “Dan bagi yayasan yang belum memenuhi ketentuan tersebut diberi kesempatan tiga tahun untuk menyesuaikan diri.”

Kuasa hukum tergugat, Luhut M Pangaribuan memotong, “Apakah ini berkaitan dengan bukti tambahan tentang batas waktu bagi yayasan?” Di awal persidangan, pihak tergugat mengajukan bukti tambahan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang batas waktu pendaftaran yayasan sebagai badan hukum.

“Pada ayat 2, yayasan yang tidak memenuhi kriteria ayat 1 diberi kesempatan menyesuaikan Anggaran Dasar-nya dan minta status badan hukum kepada Menteri paling lambat satu tahun,” lanjut Noer Ali. “Dan jika tidak menyesuaikan diri, berlaku pasal 71 ayat 4, yaitu tidak dapat lagi menggunakan kata ‘yayasan’ dan dapat dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan atas permohonan jaksa atau pihak yang berkepentingan.”

Menurut Luhut, Walhi mengajukan gugatan pada bulan Februari 2007, sedang dalam catatan Depkumham Walhi baru mendaftarkan permohonan status sebagai yayasan pada 24 Mei 2007. “Apakah ini permohonan baru atau penyesuaian yang lama?” Luhut mencoba bertanya kepada Noer Ali.

Pertanyaan ini diprotes kuasa hukum Walhi, Taufik Basari, sebab di awal persidangan Noer Ali diambil sumpah sebagai saksi ahli, bukan saksi fakta, maka seharusnya ia menjelaskan berdasarkan keahlian. Kedua belah pihak sempat bersitegang soal status saksi. Luhut mencoba berkelit minta agar saksi disumpah kembali sebagai saksi fakta, tapi diprotes Taufik, “Rancu kalau satu orang sekaligus sebagai saksi ahli dan saksi fakta, kalau mau ajukan orang lain sebagai saksi fakta.”

Menghadapi keberatan dari pihak Walhi, Luhut tetap ngotot mengulang pertanyaan yang sama hingga tiga kali. Pada pokoknya, menggunakan pasal-pasal dalam UU tentang yayasan, Luhut ingin minta jawaban dari saksi ahli yang diajukannya bahwa Walhi tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah badan hukum.

Saksi ahli berikutnya, Sri Gambir Melati, menyatakan bahwa jika sebuah organisasi mengajukan gugatan kasus perdata tapi tidak memenuhi ketentuan sebagai badan hukum, maka perbuatan hukum tersebut harus batal demi hukum. Kuasa hukum Walhi, Iki Guladin, mengingatkan pada pasal 38 UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

“Dalam pasal tersebut, dasar untuk melakukan gugatan adalah harus berbentuk badan hukum atau yayasan,” lanjut Iki. “Sementara dalam pasal 71 ayat 1 huruf b UU tentang yayasan disebutkan bahwa pada saat UU mulai berlaku, yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin kegiatan dari instansi terkait. Jika instansi terkait tidak mengenal istilah perizinan, apakah yayasan tersebut bisa dikategorikan sebagai badan hukum?” Sri Gambir Melati menjawab dirinya tidak dalam kapasitas untuk menjawab pertanyaan itu.

Sidang ditutup dengan kesepakatan bahwa sidang berikutnya diajukan pada Selasa pekan depan dengan mengajukan satu orang lagi saksi ahli dari pihak tergugat ke-7, 8 dan 10. Sebelumnya dari pihak Walhi mengingatkan, dalam persidangan sebelumnya disepakati bahwa persidangan kali ini yang terakhir kalinya, bahkan seharusnya tinggal pembacaan kesimpulan. Tapi dengan alasan saksi yang diajukan sedang mengikuti persiapan konferensi perubahan iklim di Bali dan baru bisa datang minggu depan, majelis hakim memutuskan permohonan tergugat.

LSM Ragukan Komitmen Pemerintah soal Perubahan Iklim

2007-11-19T23:51:00.000-08:00

Sumber: Walhi

Pemerintah berencana mengganti kompensasi izin pinjam pakai hutan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan alasan banyaknya investasi tambang yang akan masuk, pemerintahan SBY sepakat mengabaikan fungsi hutan lindung dan membuka kawasan hutan lebar-lebar untuk tambang. Rencana ini membuat prihatin sejumlah LSM (JATAM, ICEL dan Walhi) yang menggelar konferensi pers di kantor Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Selasa (20/11).

“Tak diragukan lagi, tindakan ini bentuk kebijakan dan kepemimpinan gagal, yang terus-menerus dipertontonkan SBY pada publik,” demikian penilaian Siti Maemunah (Mae) dari JATAM.

Mae mengingatkan bahwa publik telah memperkarakan UU No. 19/2004 yang mengamandemen pasal 38 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. UU tersebut memungkinkan sejuta hektar hutan lindung diubah menjadi kawasan keruk. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan UU tersebut, tapi keputusan ini memberikan preseden, setelah kasus ini tak boleh lagi ada tambang di hutan lindung. “Menteri Kehutanan tampaknya hilang ingatan,” lanjut Mae, ”Putusan MK tanggal 7 Juli 2005 itu juga memandatkan dibuatnya peraturan lebih ketat untuk memastikan pertambangan terbuka tidak menimbulkan dampak besar bagi lingkungan dan rakyat. Sayangnya, setelah ditekan pelaku tambang dan sejawatnya di kabinet, MS Kaban melunak. Kebijakan tukar guling kawasan hutan lindung yang akan ditambang diganti dengan lahan pengganti dua kali lipat, akan diganti dengan PNBP.” Menurut Mae, Peraturan Pemerintah tentang PNBP ini sedang dalam proses pembuatan di Setneg.

Sementara Torry Kuswardono dari WALHI menyayangkan sikap SBY yang pura-pura lupa bahwa hutan Indonesia dalam kondisi kritis, dengan angka deforestasi tertinggi di dunia, 2 juta ha per tahun. “Menteri hingga para bupati dibiarkan mengeluarkan ratusan perizinan baru batubara dan mineral, banyak yang tumpang tindih dengan hutan lindung,” kecam Torry.

Masalah Hutan dan Emisi Karbon

Di saat yang sama, Indonesia berkomitmen mendukung berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim, lewat pengurangan emisi dari perusakan dan degradasi hutan. Ironisnya, komitmen tersebut tak bergigi jika berhadapan dengan perusahaan tambang, salah satu buktinya rencana keluarnya PNBP.

“Padahal, hanya dari 13 perusahaan tambang yang lolos lewat UU No 19/2004 saja berpotensi melepas karbon sebesar 185-251 juta ton,” Torry memaparkan data-data. “Bayangkan berapa tambahan emisi karbon ke atmosfer jika persyaratan mengubah hutan lindung diperlunak. Hingga tahun 2001 ada 158 izin pertambangan berskala besar yang berpotensi membuka 11,4 juta ha hutan lindung yang tersisa.”

Ke-13 perusahaan tersebut tersebar dari Sumatera hingga Papua. Di Sumatera, PT Karimun Granite yang menguasai seluruh hutan lindung Pulau Karimun Kecil (Riau), PT Sorik Mas Mining yang mengancam kawasan Taman Nasional Batang Gadis (Tapanuli Selatan, Sumatera Utara), dan PT Natarang Mining yang meliputi tiga provinsi (Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu) dan mengancam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Di Kalimantan, tiga perusahaan dikhawatirkan merusak hutan yang menjadi daerah tangkapan air dan berpotensi menghancurkan sungai-sungai, yaitu PT Pelsart Tambang Kencana, PT Interex Sacra Raya, dan PT Indominco Mandiri. Di Sulawesi, ada PT Inco dan PT Antam. Di Maluku Utara, PT Nusa Halmahera Mineral, PT Weda Bay Nickel, dan PT Antam. Sedang di Papua, PT Gag Nikel yang mayoritas sahamnya dikuasai BHP, dan juga PT Freeport.

“Komitmen soal perubahan iklim tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” lanjut Torry, “karena produksi batubara di Kalimantan justru meningkat, demi melayani 14 negara, sedang di dalam negeri 28% dipakai untuk kebutuhan di Pulau Jawa dan Sumatera, untuk Kalimantan sendiri hanya 1%.”

Perlu Sikap Tegas Hentikan Penambangan di Hutan Lindung

Mae juga menengarai upaya perusahaan-perusahaan tambang untuk mengubah status kawasan hutan lindung, dengan mendesak pemerintah daerah mengubah RTRW, seperti terjadi di kawasan heart of Borneo. “Di Kalimantan, BHP mengajukan 7 izin pertambangan dengan asistensi WWF, seolah-olah bisa melakukan penambangan dengan mengurangi dampak rusaknya keanekaragaman hayati,” Mae menyayangkan.

Sikap dan komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi karbon ke atmosfer semestinya dijalankan konsisten dengan menghentikan alih fungsi lahan hutan tanpa pandang bulu. Sektor pertambangan adalah sektor yang juga berpotensi bersar terhadap hilangnya hutan dan lepasnya emisi karbon. Tanpa menunjukkan sikap yang tegas terhadap penghentian pertambangan di hutan lindung, Indonesia akan semakin kehilangan muka di dunia. Indonesia akan dipandang sebagai negeri mata duitan yang hanya mementingkan aliran dana tanpa kejelasan komitmen.

Tak Cukup Ekspektasi pada Diplomasi, Perlu Desakan dari Civil Society

2007-11-16T20:30:00.000-08:00

Sumber : Walhi

Menjelang pertemuan COP 13 di Bali pada Desember 2007 mendatang, sebagai tuan rumah pemerintah Indonesia diharapkan dapat memainkan diplomasi dan memainkan kepemimpinan dalam kancah dunia, termasuk pada rezim penanganan perubahan iklim. Untuk membaca ulang diplomasi pemerintah di percaturan politik internasional, Walhi menyelenggarakan focus group discussion pada Jumat (16/11) di Jakarta. Hadir sejumlah tokoh dari organisasi keagamaan, ormas kepemudaan dan anggota parlemen.

Chalid Muhammad, direktur eksekutif Walhi, memaparkan persoalan hutan dan diplomasi Indonesia dalam perubahan iklim. Indonesia mendapat status sebagai negara dengan emisi terbesar ketiga di dunia, di sisi lain Indonesia tetap didorong untuk menyediakan lahan untuk ditanami sawit sebagai bahan bakar nabati, pembukaan hutan tanaman industri dan industri pemegang HPH, serta menyediakan bahan mentah tambang termasuk sektor bisnis agar bisa merambah di hutan lindung. “Selama 5 tahun hingga 2006 terdapat 40.000 titik api, 80 persen di lahan perkebunan sawit HPH/HTI (Walhi, 2006), sementara kurang dari 30 persen produksi sawit dikonsumsi di dalam negeri (Renstra Deptan 2000-2014),” Chalid membeberkan fakta-fakta, “Sedang 73 persen produksi pulp dan kertas dunia diserap negara-negara Annex-1 (AS, Kanada, Uni Eropa dan Jepang) padahal total populasinya hanya 18,6 persen (CIFOR, 2006).”

Posisi Indonesia dalam perundingan mengenai perubahan iklim mengalami kelemahan diplomasi. “Kita tidak bisa menuntut Annex 1 mengurangi emisi konsumsinya,” lanjut Chalid, “sebab kita dianggap butuh dana dan bantuan teknis dari mereka.” Jalan keluarnya, Indonesia harus memperbaiki kondisi lingkungan bukan atas tekanan asing tapi kemauan politik pemerintah. Indonesia juga dapat mengambil jalan politis untuk mengangkat posisi tawar dengan moratorium logging. Negara-negara Eropa yang mengonsumsi hasil hutan bisa gempar jika hutan kita hanya untuk konsumsi domestik, tidak diekspor.

Langkah-langkah penting lainnya yaitu perbaikan hutan-hutan yang rusak, menyelesaikan sengketa lahan, memberantas korupsi di sektor kehutanan dan menurunkan produksi dari sektor yang berpotensi atau telah mengkoversi hutan.

“Saya pernah usulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar untuk mengeluarkan Perpu soal kebakaran hutan di lahan konsesi agar dapat dicabut izinnya,” ujar Chalid.

Persoalan kedaulatan seharusnya menjadi pijakan dalam perundingan internasional, demikian ditegaskan Kusfiardi dari Koalisi Anti Utang (KAU). Selama ini Indonesia hanya menjadi sumber bahan baku dan pasar dari produk-produk negara-negara industri maju.

“Kita tidak pernah lepas dari praktik kolonialisme. Seolah-olah kita ini koloni, realitasnya infrastruktur pemerintah berfungsi sebagai kaki tangan kolonial lewat Mafia Berkeley,” Ardi, begitu Kusfiardi akrab dipanggil, mengibaratkan. “Kita tidak bisa berharap kebaikan dari pihak luar, tapi butuh ketulusan tekad melindungi tumpah darah bangsa Indonesia.” Ardi mengusulkan agenda penting perubahan iklim yaitu penghapusan utang tanpa syarat dan menolak utang baru atas nama REDD maupun carbon trading.

Ketidakpedulian di Tingkat Elite

Dalam diskusi mengemuka lemahnya kepedulian di tingkat elite. Tjatur Sapto Edy dari Komisi VII DPR menengarai tidak jelasnya visi kepemimpinan nasional. “Dalam Rencana Kerja Pembangunan yang sudah disusun tiga kali, tidak ada satu pun kata lingkungan hidup atau climate change dari 9 prioritas,” Tjatur mengungkapkan. “Yang ada di kepala pemerintah berkaitan dengan CDM (clean development mechanisme) hanya soal anggaran, menunjukkan mental terjajah.”

Ditanyakan oleh Chalid tentang pandangan partai-partai di DPR, posisi Indonesia menjelang pertemuan Bali mau didorong sejauh mana, Tjatur pun merasa tidak bisa berharap banyak. “Anggota DPR itu tidak peduli dan tidak tahu,” Tjatur mengakui. Beberapa partai besar seperti PDIP dan PKB sudah bersikap tegas, tapi partai-partai lain masih dipertanyakan komitmennya. “Pak Tifatul Sembiring secara pribadi pernah menyatakan menolak moratorium logging, meskipun bukan hasil dari Rapimnas Partai”, Syaiful Iman, pembicara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menanggapi Chalid.

“Soal pilihan kebijakan itu tergantung pemerintah, kita di luar hanya bisa mendorong,” ujar Gus Ipul, mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan sekarang menjabat ketua GP Anshor, ormas kepemudaan di bawah NU.

Persoalan yang sama dirasakan di kalangan rohaniwan. Romo Johannes Irianto dari ICRP (Indonesian Conference for Religion and Peace) serta perwakilan KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) mengakui kelemahan kalangan agamawan dalam menyikapi persoalan lingkungan. Baru pada pesan Tahun Baru 1990, Paus Paulus menyatakan muncul kesadaran kuat bahwa isu perdamaian tidak hanya seputar konflik senjata dan relasi antarbangsa yang tidak adil, tapi juga kelalaian perilaku yang benar terhadap alam. Ditambahkan oleh Pendeta Robert dari Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), “Pada 1961 Dewan Gereja Sedunia menawarkan perubahan konsep teologi yang lebih peduli alam, dengan ungkapan cosmic Christ. Tapi kemudian diam saja, tidak ada langkah konkret, hanya retorika.”

Sementara Ziad dari PP Muhammadiyah menambahkan, “Kami pernah bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri untuk mendorong diplomasi luar negeri demi penataan ulang lingkungan, khususnya soal penebangan hutan.”

Perlu Deklarasi Bersama

Terungkap dari diskusi bahwa kita tidak bisa berekspektasi terlalu besar terhadap diplomasi pemerintah menjelang pertemuan Bali. “Padahal yang dibutuhkan adalah kuatnya posisi tawar negara-negara Selatan, seperti Ekuador baru-baru ini yang menutup Taman Nasional Yasuni bagi pertambangan demi kesejahteraan warga asli Indian,” Torry Kuswardono, Manajer Kampanye Walhi, mencontohkan, “dan Perdana Menteri Italia bersikap menghargai keputusan tersebut dengan meminta perusahaan minyak Agip keluar dari sana.”

Di sisi lain, kalangan civil society tetap perlu mendesakkan kepada para pemimpin partai politik dan ormas-ormas keagamaan, terutama NU dan Muhammadiyah serta dari agama-agama lain, agar isu lingkungan bisa menjadi kemauan politik di parlemen dan visi pemerintah dan kesadaran bersama umat beragama.

Muncul juga pandangan perlunya deklarasi bersama mengenai respons rakyat dan pemerintah dalam isu lingkungan. “ICRP siap mengorganisasikannya,“ usul Romo Johannes, “Walhi bisa memberi masukan dan rancangan draft.”

Bangkitnya kesadaran bersama ini disuarakan Franky Sahilatua dalam petikan gitarnya, “Rumah Hijau”.

Berapa banyak energi kamu butuhkan
Sampai kamu sadar tentang bencana
Panas... bumi semakin panas
Karbondioksida membakar udara

Bumi kita hanya satu
Jaga bumi rumah hijau...

Ahli Drilling ITB Akui Eksplorasi di Sumur Banjarpanji 1 Tidak Sesuai Perencanaan

2007-11-15T19:30:00.000-08:00

Sumber: Walhi, Walhicourtcase's Weblog

Dalam persidangan kasus gugatan perdata Walhi terhadap PT Lapindo Brantas, dkk, yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (14/11), pihak tergugat kembali mengajukan dua orang saksi ahli. Yang pertama Dr. Dodi Nawangsidi dari Teknik Perminyakan ITB, ahli di bidang pengeboran (drilling) dan mekanika batuan, sedang yang kedua Prof. Agoes Sugianto ahli ekotoksikologi dari Fakultas MIPA Universitas Airlangga Surabaya.

Ditanya mengenai belum dipasangnya casing sepanjang 5.000 kaki di sumur eksplorasi Banjar Panji 1 yang dioperasikan oleh PT Lapindo Brantas, menurut Dodi, hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan tidak melanggar prosedur standar drilling, sebab masih dalam batas kick tolerance, nilainya masih di bawah standar yaitu 0.5 ppg. Casing adalah pipa baja yang dipasang dalam sumur minyak atau gas pada saat drilling untuk mencegah terjadinya kebocoran dan keruntuhan dinding sumur.

Laporan Pemeriksaan BPK-RI atas Penanganan Semburan Lumpur Sidoarjo menyebutkan bahwa PT Lapindo Brantas pada tanggal 27 Maret 2006 telah melakukan pengeboran sampai kedalaman 9.297 kaki tetapi baru memasang casing hingga kedalaman 3.580 kaki, sehingga ada lubang (open hole) sepanjang 5.717 kaki. Dodi menganggap ini sudah biasa dalam praktik drilling. Contohnya, pengeboran di Selat Madura dengan open hole lebih dari 4.700 kaki, di Laut Cina Selatan 6.300 kaki, dan di Kalimantan (oleh Total Indonesia) mencapai 6.000 kaki, bahkan pernah sampai 12.000 kaki.

“Dalam perencanaan drilling di Banjarpanji 1, seharusnya pada kedalaman tersebut sudah dipasang casing, tapi praktiknya di lapangan tidak sesuai,” sanggah Iki, kuasa hukum Walhi.

Dodi mengakui ketidaksesuaian drilling dengan perencanaan, tapi lagi-lagi hal ini dianggap wajar. “Tidak harus praktik sesuai dengan perencanaan,” Dodi beralasan, sambil membuat perumpamaan, “Jika naik mobil dari Bandung ke Jakarta, di awal sudah direncanakan jam segini nyampai Puncak, dalam kenyataannya bisa tidak sesuai...”

Dalam laporan resmi yang dibuat oleh BPK, tidak dipasangnya casing dinilai meningkatkan risiko timbulnya masalah sebab struktur batuan pada sumur Banjarpanji 1 didominasi oleh shale/claystone (lempung) dan sandstone (pasir). Tulisan ilmiah Prof Richard J Davies di jurnal geologi Amerika GSA Today edisi Februari 2007 menyebutkan bahwa open hole pada sumur Banjarpanji 1 menjadi saluran penghubung antara formasi Kujung (sandstone) ke lapisan aquifer yang lebih dangkal serta lapisan lempung bertekanan tinggi pada formasi Kalibeng. Fluida formasi yang masuk ke dalam sumur pada saat terjadinya kick bertemu dengan lapisan shale/claystone, dan dengan terjadinya tekanan yang kuat (overpressured) maka fluida yang telah bercampur dengan shale itu menyembur ke permukaan. Makalah yang ditulis Dr Ir Rudi Rubandini R.S. (kolega Dodi di departemen yang sama di ITB, dan diakui oleh Dodi bahwa “ahli drilling di ITB saya dan Pak Rudi”) pada 27 September 2006 juga menyimpulkan agar selama pemboran hindari open hole pada lapisan shale yang terlalu panjang.

Gempa sebagai Penyebab Semburan hanya “Kemungkinan”

Ditanya tentang latar belakang penelitian Lumpur Sidoarjo (Lusi), Dodi mengatakan “saya diundang BPPT untuk mengikuti seminar internasional IAGI pada 20 Februari 2007”. IAGI dan BPPT meyakini Lusi terjadi karena gempa Yogyakarta.

“Volume semburan lumpur yang mencapai 150.000 meter kubik per hari jauh di atas kemampuan sumur yang hanya sebesar 720 meter kubik per hari, lebih dari 200 kali lipatnya,” Dodi menjelaskan, “Pasti tidak berasal dari sumur, karena ada isotop deuterium dalam kandungan lumpur, padahal deuterium berada di kedalaman 20.000 kaki. Saya menduga dari patahan yang teraktifkan oleh aktivitas tektonik”.

Firman Jaya, kuasa hukum Walhi, mempertanyakan sebab Bleduk Kuwu yang jaraknya lebih dekat dengan pusat gempa Yogyakarta tidak terpengaruh. “Gempa itu tidak selalu yang dekat merasakan,” kilah Dodi, “contohnya gempa di Indramayu baru-baru ini tidak dirasakan di Bandung, tapi terasa di Sukabumi.”

Lebih lanjut Iki menanyakan sumber data yang dipakai Dodi sebagai bahan presentasi di seminar IAGI, dan diakui oleh Dodi, “saya dapatkan dari PT Energi Mega Persada”. Perusahaan ini adalah pemilik PT Lapindo Brantas.

Ditanyakan kaitan antara keahliannya di bidang drilling dengan penyimpulan gempa sebagai penyebab Lusi, Dodi menjawab “dari volume semburan yang sangat besar dan keluarnya lumpur bukan dari sumur pengeboran, satu-satunya kemungkinan adalah dari patahan.” Iki meminta jawaban tegas, bukan sekadar “kemungkinan”, tapi disertai detail data-data sesuai keahliannya. Kuasa hukum dari pihak tergugat memrotes, dan Dodi akhirnya mengakui, “saya bukan ahli gempa”.

Berkaitan dengan penanganan semburan, Dodi tidak menyetujui metode relief well untuk menghentikan semburan. Dodi beralasan, “Di Brunei pun pernah terjadi semburan di dekat pengeboran, dicoba dengan relief well tidak berhasil, baru berhenti setelah 20 tahun, apakah sudah habis sendiri (lumpurnya)”. Kepada majelis hakim, saksi ahli dan kuasa hukum para tergugat, Iki mengoreksi pernyataan Dodi dengan menunjukkan makalah yang menyebutkan semburan lumpur di Brunei bisa dihentikan dengan metode pemasangan 20 relief well.

Ahli Ekotoksikologi: Lumpur tidak Berbahaya, Malah Bisa untuk Spa

Sementara Prof Agoes Sugianto menolak lumpur Sidoarjo dikategorikan sebagai limbah, karena menurutnya definisi limbah adalah hasil dari proses produksi. Dalam pengeboran, limbah yang dihasilkan hanya sebesar 2000-3000 meter kubik, sementara lumpur Sidoarjo volumenya jauh melampaui itu. Agoes juga menolak lumpur Sidoarjo dikategorikan sebagai B3 (bahan berbahaya dan beracun) hanya karena dalam uji karakteristik bersifat reaktif.

Agoes menjelaskan tiga uji yang dilakukan di laboratorium Sucofindo dan Corelab, yaitu toxicity characteristic leaching procedure (TCLP), LD50 (letal dosis) dan LC50 (lethal concentration). TCLP untuk menguji semua bahan yang belum diketahui karakteristiknya. LD50 dilakukan untuk menguji dosis bahan pencemar yang dapat menyebabkan 50% hewan uji mati. Sedangkan LC50 untuk menguji konsentrasi bahan pencemar yang dapat menyebabkan 50% hewan uji mati.

“Hasilnya negatif, bahkan sebagian besar di bawah limit alat ukur, atau tidak terdeteksi,” tambah Agoes, “Dan saya uji LC50 dengan larva udang di habitat Kali Porong terbukti negatif. Kalau cuma beberapa ekor ikan mati, itu bukan pencemaran. Baru disebut pencemaran kalau terjadi mass mortality.”

Soal keluhan gatal-gatal yang dirasakan warga, Agoes membantah, “gatal itu karena mikrobiologi, bukan bahan kimia. Saya punya teman dari Puslitbang Geologi Kelautan, dia bilang lumpur Sidoarjo malah bisa dipakai untuk spa, bisa menyembuhkan penyakit.”

Ditanya soal pendangkalan Kali Porong akibat lumpur, menurut Agoes karena debit air kecil saat musim kemarau. “Sekarang kan sudah dipakai kapal keruk untuk mengalirkan lumpur ke laut. Jika musim hujan tiba, hanya tinggal pasir. Masyarakat malah bisa dapat pasir banyak (untuk ditambang).”

Tapi Agoes juga mengeluhkan, “saya melontarkan pandangan-pandangan saya di pertemuan di ITS, di BPPT, di radio dan TV, tapi tidak ditanggapi sama sekali.”

Saksi Ahli Lapindo: Lumpur Sidoarjo “Murni Peristiwa Alam”

2007-11-08T11:00:00.000-08:00

Sumber: Walhi, Walhicourtcase's Weblog

Persidangan kasus gugatan Walhi terhadap PT Lapindo Brantas dkk Rabu (7/1) menghadirkan tiga saksi ahli dari pihak tergugat. Saksi pertama Ir Agus Guntoro, dosen Teknik Geologi Universitas Trisakti, berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa fenomena Lumpur Sidoarjo merupakan mud volcano yang murni akibat aktivitas alam, tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Kejadian itu menurut Agus tidak ada kaitannya dengan aktivitas pengeboran oleh PT Lapindo Brantas, melainkan dipicu oleh gempa Yogyakarta 27 Mei 2006.

Agus yang juga anggota IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia), bergabung dalam tim investigasi yang dibentuk IAGI untuk melakukan penelitian kasus Lumpur Sidoarjo, melakukan penelitian lapangan antara bulan Juli hingga September 2007. Ketika ditanyakan oleh penggugat dari Walhi mengenai hasil penelitian tersebut, Agus mengaku tidak tahu apakah sudah dimasukkan ke dalam laporan yang diserahkan kepada pemerintah atau belum. Kepada majelis hakim, saksi dan pengacara para tergugat, pihak Walhi menunjukkan Laporan Pemeriksaan BPK yang sudah memuat hasil penelitian IAGI. Dalam Laporan Pemeriksaan BPK sendiri disimpulkan bahwa terdapat dugaan “kesalahan manusia” dalam proses eksplorasi sumur Banjar Panji 1 yang diduga memicu terjadinya semburan lumpur. Pendapat para ahli termasuk hasil penelitian IAGI yang menyatakan bahwa Lumpur Sidoarjo disebabkan oleh gempa Yogyakarta hanya menjadi keterangan tambahan dalam laporan tersebut.
Saksi ahli kedua Prof Dr Ir Sukandar Asikin, PhD, guru besar Teknik Geologi ITB. Dengan memaparkan teori tentang fenomena pergerakan lempeng benua – sesuai keahliannya sebagai pakar tektonik – Asikin mengarahkan pendapatnya bahwa peristiwa Lumpur Sidoarjo diakibatkan oleh gempa Yogyakarta. Seperti saksi sebelumnya yang mengatakan bahwa fenomena mud volcano banyak terdapat di tempat-tempat lain di Indonesia seperti di Timor dan Irian di mana tidak ada aktivitas pengeboran sebelumnya, Asikin menyatakan Lumpur Sidoarjo disebabkan oleh aktivitas tektonik. Gempa Yogyakarta menyebabkan terjadinya patahan di daerah-daerah yang struktur batuannya lemah dan “kebetulan” berada di bawah permukaan Sidoarjo. Pendapat ini dipertanyakan oleh penggugat dari Walhi, sebab Sidoarjo berjarak sekitar 250 km dari pusat gempa, sedang Bleduk Kuwu (Purwodadi) yang hanya berjarak 120 km tidak terpengaruh sama sekali. Jawaban Asikin “sederhana” saja dan terkesan tidak ilmiah: Bleduk Kuwu umurnya sudah ratusan tahun, wajar keluar lumpurnya hanya sedikit.

Sementara staf ahli riset ITS Ir Moch Sofyan Hadi Djojopranoto, saksi ahli ketiga, yang juga merupakan Deputi Bidang Operasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) lebih banyak menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan BPLS dalam mengatasi semburan lumpur dengan membuat tanggul-tanggul dan mengalirkannya ke laut melalui Kali Porong. Sofyan juga sependapat dengan para saksi ahli sebelumnya bahwa Lumpur Sidoarjo disebabkan oleh aktivitas tektonik, bahwa daerah Sidoarjo berada dalam garis patahan yang memanjang hingga ke Selat Madura, dan dalam sejarah sudah terjadi fenomena serupa yang berumur ratusan tahun, bahkan tercatat dalam prasasti zaman Majapahit dan dibuatkan candi di atasnya (Tawangalun).

Pendapat ketiga saksi ahli jelas-jelas menunjukkan keseragaman yang berusaha menggiring ke arah aktivitas alam (gempa Yogyakarta) sebagai penyebab keluarnya semburan lumpur di Porong Sidoarjo dan tidak ada konektivitasnya sama sekali dengan aktivitas manusia, dalam hal ini pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas. Jadi, hanya “kebetulan” semata-mata. Pendapat ini berbeda dengan penjelasan ahli-ahli geologi yang lain yang diajukan oleh pihak Walhi sebelumnya, juga tulisan Mark Tinglay geolog Australia yang menunjukkan kemiripan kasus Lumpur Sidoarjo dengan kasus yang dihadapi oleh perusahaan minyak Shell di Brunei, di mana terjadi semburan lumpur yang berjarak 500 meter dari sumur eksplorasi, sedang di Sidoarjo hanya berjarak 200 meter. Anggapan bahwa Lumpur Sidoarjo terjadi “murni karena alam” terpatahkan.

Penjaga Pintu Air Kali Porong: Akibat Pembuangan Lumpur, Warga di Bantaran Sungai Cemas Jika Musim Hujan Tiba

2007-10-31T19:30:00.000-07:00

Sumber: Walhi, Walhicourtcase's Weblog

Persidangan kasus Lapindo (31/10) di PN Jakarta Selatan mendengarkan kesaksian dari dua orang warga. Saksi pertama, M Syafrul (40) bertugas sebagai penjaga pintu air Kali Porong. Syafrul sudah sejak tahun 1988 bekerja membagi air irigasi ke sawah, sumur-sumur milik warga dan sumber air untuk PDAM. Aliran air berasal dari Kali Kanal, merupakan anak sungai Kali Porong, jaraknya sekitar 30 km di atas posisi pembuangan lumpur (spill way) ke arah hulu. Menurut Syafrul, setelah pembuangan lumpur ke Kali Porong, masyarakat di empat desa yakni desa Mindi, Pejarakan, Kedung Cangkring dan Besuki masih menggunakan air dari Kali Kanal untuk keperluan sehari-hari, memasak dan mandi. Dari penjelasan Syafrul, di bagian sebelah atas (arah ke hulu) dari spill way masih banyak orang yang melakukan aktivitas menangkap ikan. Bahkan PDAM menggunakannya sebagai sumber air sejak lima tahun lalu.

Sebaliknya kondisi di sebelah bawah (ke arah laut) Kali Porong tingkat sedimentasinya makin tinggi. Jika sebelum pembuangan lumpur jarak dari dasar sungai dengan tebing sekitar 7 meter, sekarang tinggal 1,5-2 meter saja. Sedimentasi ke arah hulu hanya sejauh 200 meter, sedangkan ke arah laut mencapai 2 km. Akibatnya warga di pinggir Kali Porong sekarang merasa cemas, jika sewaktu-waktu air sungai meluber saat datang musim hujan. Jika ini betul-betul terjadi, Syafrul meyakini 5 kecamatan di 3 kabupaten (Sidoarjo, Mojokerto, dan Pasuruan) yang berada di sepanjang Kali Porong terancam terendam luapan sungai. Sejak dikeluarkannya Perpres tentang pembuangan lumpur ke Kali Porong (Maret 2007) sendiri musim penghujan belum terjadi, tapi kecemasan tetap menghinggapi warga.

Syafrul tinggal di desa Besuki (kecamatan Jabon), rumahnya terletak 50-an meter dari Kali Porong. Jarak dari titik pusat semburan sekitar 1,5 kilometer, sedang dari tanggul penahan lumpur hanya 200 meter. Tapi tidak ada imbauan atau peringatan apa pun untuk evakuasi dari pemerintah, alasannya desa tersebut masih dikategorikan sebagai daerah aman, sebab sama sekali belum tergenang lumpur. Warga desa sendiri sudah merasa terbiasa dan kebal dengan bau dan asap dari semburan lumpur.

Tugas Syafrul adalah membuka pintu air jika spill way menggelontorkan lumpur ke Kali Porong, agar lumpur bisa dialirkan ke laut. Selain itu menurut Syafrul ada dua kapal keruk, ekskavator dan long arm untuk membantu mengaduk lumpur. Aliran air dari pintu air selain ke arah spill way juga ada yang menuju ke pond-pond penampungan lumpur.

Sementara saksi kedua, Hadi Prayitno (47) yang menjadi relawan pemantau tanggul di titik rawan 25 hingga 42 mengungkapkan bahwa BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) pernah berusaha meyakinkan masyarakat bahwa lumpur tidak membahayakan kesehatan. Waktu peringatan tujuh belasan, dua kuintal bibit ikan diceburkan ke kolam di samping tanggul untuk lomba mancing ikan, dan warga yang mengkonsumsinya tidak apa-apa. Tapi setelah ditegaskan oleh pihak penggugat dari WALHI, jelas bahwa ikan-ikan itu tidak mungkin dilepaskan di dalam lumpur panas.

Tugas sehari-hari Prayitno mengawasi mana-mana tanggul yang kritis, yaitu yang mulai terjadi rembesan lumpur dan dikhawatirkan jebol. Rembesan sering terjadi di daerah patahan, di mana tanah mengalami penurunan dan tanggul menjadi bocor. Setiap hari, bersama 27 anggota tim sukarelawan bekerja 2 shift, masing-masing 12 jam. Meskipun bekerja di dekat pusat semburan lumpur, Prayitno dan kawan-kawan tidak pernah memeriksakan diri ke rumah sakit ataupun sekadar check-up karena merasa sehat-sehat saja. Tim relawan ini bukan bagian dari Timnas maupun BPLS, dan sayangnya aktivitas pemantauan tanggul yang dikerjakan mereka tidak pernah dicatat atau didokumentasikan sama sekali.

Prayitno sendiri tidak tahu-menahu dengan aktivitas 400-an armada truk pengangkut sirtu yang hilir mudik tiap hari non-stop (kecuali Lebaran) untuk meninggikan tanggul. Sebelum menjadi pemantau tanggul, Prayitno adalah seorang wiraswastawan. Tapi tragedi lumpur Lapindo yang mematikan denyut nadi perekonomian seolah melemparkannya menghabiskan hari-hari di atas tanggul penahan lumpur, dengan bau dan panas dari semburan lumpur.

PRD Tolak Kenaikan Harga BBM di Depan Istana Negara

2004-12-20T13:51:00.000-08:00

Sumber: Tempo Interaktif, Action in Solidarity with Asia and the Pasific

Senin, 20 Desember 2004 | 13:51 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar seratus massa dari Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (PRD) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (20/12) mulai pukul 11.00. Mereka memprotes kenaikan harga Bahan Bakat Minyak (BBM) yang dinilai memberatkan rakyat.

Massa yang menggelar unjuk rasa dengan mengusung sejumlah bendera PRD dan sejumlah poster menempati hampir sebagian badan Jalan Medan Merdeka, sehingga arus lalu lintas di Jalan Merdeka sempat macet. Menurut Koordinator Aksi PRD, Sudiarto, selain di depan Istana Negara, aksi juga dilakukan serempak di sejumah kota. Menurut Sudarto, pihaknya tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan SBY yang menaikan BBM alasan untuk penghematan APBN.

"Kami melihat kenaikan ini justru untuk membayar utang dan bunga obligasi rekapitulasi perbankan. Yang ternyata dananya banyak dimanfaatkan oleh pos-pos yang tidak penting seperti tunjangan pejabat dan dikorupsi," kata Sudiarto. Kenaikan BBM ini, kata dia, menjadi keprihatinan karena kenaikan BBM akan memicu kenaikan harga, sementara daya beli rakyat masih rendah. "Di sisi lain, tuntutan UMP dan UMR juga tidak ditanggapi".

Menurut dia, aksi ini sengaja dilakukan di Istana Negara sebagai simbol pemerintahan SBY dan Jusuf Kalla. Menurut dia, sebenarnya jika SBY mau bekerja keras dan konsisten mengabdi pada kepentingan rakyat, banyak metode penghematan yang bisa dijalankan. Pertama, dengan membuat tingkat harga tersendiri bagi kendaraan yang konsumtif dari kelas menengah keatas, tanpa harus menaikkan harga BBM untuk yang lainnya.

Kedua, memprioritaskan penghematan konsumsi BBM dengan jalan secara bertahap membatasi jumlah kendaraan dan pemakaian BBM kelas menangah keatas melalui sejumlah regulasi, misalnya membatasi pertambahan mobil pribadi melalui kenaikan tarif mobil impor.

Menyikapi rencana pemerintah SBY-Kalla, PRD kata Sudiarto, menegaskan sikap jika SBY-Kalla tetap menaikan harga BBM, PRD menyerukan kepada seluruh rakyat untuk bersatu menurunkan pemerintahan SBY-Kalla. Pemerintahan SBY lebih baik diganti dengan pemerintahan baru, yakni pemerintahan persatuan rakyat. Pemerintahan persatuan rakyat ini merupakan persatuan dari seluruh kelas, golongan, kelompok sosial, dan individu demokratis dan prorakyat.

Pemerintahan ini, menurut dia, memiliki konteks untuk mengatasi problem penghematan anggaran dengan diantaranya stop pembayaran utang luar negeri sampau rakyat sejahtera, tarik obligasi rekapitulasi perbankan; tangkap, adili dan dengan pembuktian hukum terbalik dan sita harta para koruptor; mengurangi anggaran belanja turun dengan prioritas mengurangi fasilitas tunjangan, gaji pejabat, dan pengadaan belanja barang bagi kebutuhan birokrasi yang tidak perlu.

Juga mengurangi anggaran militer dengan cara membubarkan kodam, korem, kodim, koramil, babinsa, dan hentikan belanja persenjataan; nasionaliasi aset-aset bisnis TNI/Polri; cabut darurat sipil di Aceh, kembali ke meja perundingan. Dana Rp 5 triliun dari APBN untuk darurat militer dan darurat sipil itu bisa dimanfaatkan untuk subsidi BBM.

Untuk terbangunnya pemerintahan persatuan rakyat itu, PRD dalam selebarannya menyerukan kepada seluruh rakyat, mahasiswa, guru, sopir, pemilik sepeda motor, nelayan, dan pelajar, untuk bersatu membentuk komite anti kenaikan harga diseluruh kota di Indonesia sebagai alat perjuangan melawan kenaikan harga BBM. Mereka juga menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mengepung kantor-kantor pemerintahan dan menduduki pompa-pompa bensin dan memaksa untuk menjual dengan harga lama.

Aksi unjuk rasa yang dikawal ketat puluhan anggota kepolisian membubarkan diri sekitar pukul 13.00 WIB.

Ramidi-Tempo

Militerisme Juga Terjadi di Lingkungan Pertambangan

2004-08-10T16:34:00.000-07:00

Sumber: Detikcom

10/08/2004 16:34 WIB
Dadan Kuswaraharja - detikcom

Jakarta - Masyarakat di sekitar pertambangan sulit memperoleh haknya. Selain pemerintah kurang peduli, mereka kerap harus berhadapan dengan militerisme.

Demikian ditegaskan koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Tatam), Siti Maemuna dalam sebuah diskusi bertajuk 'Belajar dari Kasus Buyat, Bagaimana Gerakan Lingkungan Menyikapinya' di auditorium Uhamka, Jl. Limau II, Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2004).

"Misalnya PT. Freeport, mereka mengeluarkan Rp 50 miliar per tahun untuk membayar aparat keamanan menjaga lokasi pertambangan. Jadi bila ada warga yang bermasalah, mereka akan langsung berhadapan dengan aparat," kata Maemunah.

Lebih jauh, Maemunah mengimbau agar pemerintah lebih peduli terhadap kasus-kasus lingkungan. Salah satunya, kasus yang terjadi di Minahasa yang diduga melibatkan PT.Newmont Minahasa Raya (NMR).

"Selama ini pemerintah tidak perduli dan bahkan membiarkan masalah tersebut timbul. PT.NMR tidak memenuhi izin dalam pembuangan limbah/tailing/ (lumpur penggerusan batuan tambang). Tapi pemerintah tidak berbuat apa-apa," tutur Maemunah. (djo)

Catatan: diskusi ini aku organisir bareng kawan-kawan Jaringan Mahasiswa Demokratik (JMD) Komisariat Uhamka yang juga anggota Patuha dan BEM-FT Uhamka

Pecinta Lingkungan Minta PT Newmont Ditutup

2004-08-04T14:28:00.000-07:00

Sumber: Detikcom

04/08/2004 14:28 WIB
Dadan Kuswaraharja - detikcom

Jakarta - Kantor PT Newmont Mining Group di Menara Rajawali, Kuningan, Jakarta kembali menjadi sasaran demo. Pendemo yang berasal dari aktivis pecinta alam menuntut agar PT Newmont ditutup karena telah mencemari Teluk Buyat, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.

Aksi hanya dilakukan belasan orang di depan kantor Newmont, sekitar pukul 13.00 WIB, Rabu (4/8/2004). Pendemo tergabung dalam Forum Pecinta Lingkungan yang terdiri dari Pecinta Alam Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Fatuha) dan Jaringan Mahasisiwa Demokratik (JMD) Komite Kota Jabotabek.

Dalam aksinya pendemo hanya melakukan orasi dan menggelar berbagai poster berisi protes. "Tolak Capres-Cawapres Anti Lingkungan", tulis mereka dalam posternya.

Pecinta alam juga menghujat terjadinya militerisme dalam kasus lingkungan. Dalam kasus itu contohnya telah terjadi pemaksaan terhadap warga Buyat agar tak mengakui adanya pencemaran. "Tolak Militerisme dalam Kasus Lingkungan," protes mereka dalam poster yang lainnya.

Pecinta Alam juga menilai pemerintah sudah menjadi kaki tangan kapitalis internasional. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang tidak saja memberikan jaminan keamanan tapi menempatkan pasukan TNI, Polri di sekitar lokasi pertambangan. (iy)

Catatan: aksi ini aku organisir bareng kawan-kawan Jaringan Mahasiswa Demokratik (JMD) Komisariat Uhamka yang juga anggota Patuha dan BEM-FT Uhamka

Menghadapi Neo-Liberalisme: Saatnya Membangun Kekuatan Buruh

2000-07-15T13:00:00.000-07:00

Diterbitkan di Majalah "Pasoendan" (BPPM Fisip Universitas Pasundan Bandung) Edisi 1/Th I Juli 2000

Kebutuhan untuk senantiasa memperluas pasar bagi barang-barang hasil produksi merupakan dorongan di kalangan borjuis untuk merangkul muka bumi dengan barang-barangnya. Ia harus berada di mana-mana, bertempat di mana-mana, menjalin hubungan-hubungan di mana-mana. Melalui penghisapannya atas pasar dunia, borjuis telah memberikan sifat kosmopolitan kepada produksi dan konsumsi di tiap-tiap negeri. Kaum reaksioner meratap sedih karena borjuis telah menyeret pijakan bumi industri bangsa dari bawah kakinya.2)Munculnya fenomena neoliberalisme pada akhir dasawarsa '70-an tidak serta-merta berdampak pada liberalisasi politik di berbagai negara. Dunia masih dikungkung oleh Perang Dingin antara dua blok adidaya, dan kecemasan terhadap masa depan peradaban: kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga, ancaman nuklir, pencemaran lingkungan dalam skala global dan ledakan jumlah penduduk. Tidak heran, untuk mencegah subversi komunis, blok kapitalis rela membiayai rejim-rejim militer korup dan represif seperti Augusto Pinochet dan Suharto. Meskipun, tentu saja efeknya beban korupsi menjadi tanggungan mereka.

Kapitalisme, yang secara serampangan sering diidentikkan dengan "demokrasi liberal", pada kenyataannya bersekutu dengan kediktatoran militer. Militerisme mereka perlukan supaya gerakan perlawanan rakyat tidak meningkat, dan ujung-ujungnya bisa diinfilitrasi oleh komunis. Suharto membangun aparat represif bernama Kopkamtib, yang tugas utamanya setelah memenangkan kudeta kontra-revolusi 1965, adalah menciptakan stabilitas politik. Depolitisasi dilakukan secara sistematis, disangga oleh undang-undang dan dijalankan oleh aparat sipil dan militer, dari pusat hingga daerah. Sasaran utama depolitisasi adalah kaum buruh.

Buruh dalam "Rumah Kaca" Memberontak

Suharto membangun organisasi buruh pro-pemerintah, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Tugas utamanya adalah meredam gejolak perlawanan buruh, tetapi tidak begitu berhasil. Buruh tetap melakukan mogok kerja. SPSI bahkan menjadi sasaran kecaman internasional, mengingat kondisi buruh di Indonesia yang sangat menyedihkan. Dengan alasan "keunggulan komparatif", pemerintah Orde Baru sengaja menekan upah buruh murah untuk mengundang investasi asing. Amerika Serikat bahkan pernah mengancam akan mencabut fasilitas khusus untuk ekspor komoditas unggulan Indonesia ke negeri itu jika SPSI tidak juga mampu memenuhi standar ILO.

Gejolak perlawanan buruh meningkat pesat pada awal '90-an. Sepanjang tahun 1994, kaum buruh Indonesia telah melakukan demonstrasi (pemogokan) sebanyak 1130 kali. Jumlah jam kerja yang dihilangkan adalah 2,8 juta jam kerja - bernilai sekitar 240 milyaran rupiah. Angka demonstrasi buruh yang paling tinggi terjadi di Jawa Barat (khususnya Jabotabek) dengan 581 kali, Jawa Timur 200 kali, Sumatera Utara 140 kali, Jakarta 126 kali, Jawa Tengah 54 kali, Riau 5 kali, Kalimantan Barat 3 kali dan Sumatera Selatan 1 kali. Jumlah ini meningkat sebanyak 350% dari tahun 1993, yang hanya berjumlah 312 demonstrasi (pemogokan); sedang perlawanan mahasiswa berjumlah 100-an kali (82 kali di Jawa Tengah); dan kaum tani 50-an kali.3)

Pesatnya angka pemogokan buruh tidak bisa dilepaskan dari strategi industrialisasi Orde Baru pasca-boom minyak. Selama Pelita IV (1983-1988), pemerintah mengubah strategi industrialisasi substitusi impor menjadi orientasi ekspor. Dan, laksana buah simalakama, industrialisasi berarti pertambahan jumlah buruh, dan secara dialektis juga mempertajam kontradiksi dalam hubungan produksi. Dibukanya Indonesia bagi investasi asing besar-besaran membawa Indonesia ke dalam pusaran perekonomian internasional. Utang luar negeri kita melonjak. Akibatnya, ketika utang-utang itu jatuh tempo, pengusaha Indonesia tidak sanggup melunasinya. Pecahlah krisis ekonomi 1997; Indonesia jatuh ke dalam jurang krisis sosial politik yang sangat parah.

Kapitalis internasional tidak lagi menghendaki modalnya digerogoti oleh kapitalis kroni model Orde Baru. Sejak pecahnya "gelombang demokratisasi ketiga" yang melanda Dunia Kedua alias blok komunis, mereka tidak lagi merasa perlu alat represif berupa rejim militeristik. Neoliberalisme menemukan momentumnya untuk melancarkan serangan ke berbagai penjuru dunia, tanpa takut lagi terhadap bahaya komunis. Ekspansi modal antar-sesama kapitalis yang menyebabkan terjadinya overproduksi hanya bisa ditanggulangi dengan penghancuran hambatan-hambatan investasi dan perdagangan. Blok-blok pasar bebas dibangun, seperti NAFTA, Uni Eropa, APEC dan AFTA.
Hubungan-hubungan produksi kapitalis di Indonesia bertabrakan dengan superstruktur rejim diktator Suharto. Kontradiksi itu menajam dalam bentuk aksi-aksi mahasiswa, menyusul aksi-aksi kaum miskin kota mendukung Megawati selama kampanye pemilu 1997. Suharto pun jatuh. Revolusi demokratik baru saja dimulai.

Kontradiksi Semakin Menajam

Krisis ekonomi 1997 paling keras menimpa kaum buruh. Sebelum krisis, buruh sudah menderita akibat eksploitasi nilai lebih kerjanya oleh pengusaha, dan ditindas oleh aparat militer. Setelah krisis, mereka kembali dihempaskan akibat membubungnya harga barang-barang seiring jatuhnya nilai rupiah. Industri berhenti atau menurunkan kapasitas produksi; lagi-lagi buruh yang harus menanggung dengan "rela" di-PHK.

Resep neoliberal yang ditawarkan IMF antara lain privatisasi BUMN dan pencabutan subsidi kebutuhan pokok rakyat. Privatisasi menghendaki efisiensi, dan itu artinya PHK massal kaum buruh. Pencabutan subsidi berarti kenaikan harga barang-barang. Kenaikan BBM pada 1998 memicu parahnya krisis. Kenaikan listrik pada 1 April 2000 menimbulkan peningkatan biaya produksi, dan pengusaha mengantisipasi dengan menaikkan harga produknya serta menekan upah buruh. Data yang dihimpun oleh organisasi buruh pimpinan Dita Indah Sari (FNPBI) menunjukkan bahwa UMR tahun 2000 hanya memenuhi 65% kebutuhan hidup minimum (KHM), karena itu FNPBI menuntut kenaikan upah 100%.4)

Pemogokan buruh bertambah pesat, seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data aksi buruh di wilayah Jabotabek

Tahun 2000
Januari 90
Februari 120
Maret 120
April 224
Total 601

Sumber: Pembebasan, edisi 18/Th. V/Juli 2000.

Kekuatan buruh secara spektakuler ditunjukkan pada aksi peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei kemarin. Ribuan buruh di berbagai kota di Indonesia berduyun-duyun ke jalan menuntut tidak saja perbaikan kesejahteraan yang sifatnya normatif, tetapi juga telah mulai mengangkat isu-isu penindasan oleh kapitalisme dan negara. Aksi-aksi buruh selama satu tahun belakangan ini sebagian besar bersifat spontan, hanya kira-kira 9% yang terwadahi dalam organisasi.5)amun itu tidak berarti kelemahan bagi gerakan buruh, justru ini menjadi tantangan bagi organisasi-organisasi buruh yang ada untuk menyalurkan perlawanan spontan buruh ke dalam aksi-aksi yang terorganisir.
Beberapa di antaranya menyatakan diri dalam bentuk partai politik, dan mereka ikut bertarung dalam pemilu 1999, yaitu PRD, PBN (Partai Buruh Nasional), PPI (Partai Pekerja Indonesia), PSPSI (Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia) dan PSP (Partai Solidaritas Pekerja). PRD mempunyai pengalaman menggalang aksi-aksi buruh melalui organisasi PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia), tetapi kemudian dilarang oleh pemerintah setelah pecah peristiwa 27 Juli 1996. PBN mempunyai basis massa SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) pimpinan Muchtar Pakpahan. Sisanya berbasiskan pecahan-pecahan organisasi buruh korporatis F-SPSI bentukan Orde Baru.
Sementara itu partai-partai borjuasi pun mempunyai organisasi buruh masing-masing, seperti Golkar dengan F-SPSI, PKB dekat dengan Sarbumusi (Sarekat Buruh Muslimin Indonesia), PAN dengan SOPAN (Solidaritas Pekerja Amanat Nasional), PBB dengan PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia), Partai Keadilan dengan Serikat Pekerja Keadilan, serta PDI-P dekat dengan KBM (Kesatuan Buruh Marhaenis). Tentu saja, partai-partai borjuasi itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban pada pemilu 2004, sejauh mana mereka benar-benar memperjuangkan aspirasi buruh.

Kondisi riilnya, elit-elit borjuasi tidak bersikap tegas terhadap strategi neoliberal yang dipaksakan oleh IMF, Bank Dunia dan WTO. Partai Golkar, satu-satunya partai yang kenyang dengan pengalaman kekuasaan 32 tahun, dan bersekutu dengan neoliberalisme, tentu saja tidak mungkin mengubah dukungan. Megawati tidak menolak IMF, demikian pula Amien Rais, Hamzah Haz dan tokoh-tokoh "reformis" (gadungan!) lainnya. Gus Dur sendiri, tokoh paling moderat saat ini, tidak menyatakan anti-neoliberalisme. Bahkan, 1 April lalu Gus Dur ngotot menaikkan tarif dasar listrik, sejalan dengan usulan IMF.

Warisan krisis ekonomi dan semakin kuatnya cengkeraman neoliberalisme mau tidak mau akan mempertajam kontradiksi sosial, antara buruh dengan kapitalis dan negara. Andaipun Gus Dur berhasil mengenyahkan sisa-sisa kapitalis kroni, dalam hal ini diwakili oleh Golkar, ia tidak mungkin lari dari watak borjuasinya. Pengalaman di Afrika Selatan dan Korea Selatan menunjukkan, bagaimana presiden populis Nelson Mandela dan Kim Dae-jung pun "terpaksa" menggunakan aparat represif untuk menghadapi aksi-aksi buruh COSATU dan KCTU.

Belajar dari Pengalaman

Contoh-contoh di luar negeri cukup memberi bukti kekejian neoliberalisme terhadap rakyat, khususnya buruh. Di Meksiko, pada aksi May Day 1999 ratusan ribu buruh turun ke jalan menentang rencana privatisasi perusahaan listrik negara dan menuntut kenaikan upah 100% serta perluasan kesempatan kerja. Praktik neoliberalisme di negara itu telah menciptakan pengangguran dan kenaikan harga akibat pencabutan subsidi. Di Venezuela, angka pengangguran telah mencapai 15% dari seluruh angkatan kerja. Sedang di Kolombia, angkanya sebesar 20%. Besarnya jumlah pengangguran mengancam timbulnya keresahan sosial. Aksi-aksi buruh merata di seluruh benua Amerika Latin, semuanya menentang neoliberalisme.6)

Di Turki, pemerintah menuruti saran IMF dengan mengajukan RUU Refromasi Jaminan Sosial yang akan menaikkan usia pensiun dan menurunkan uang pensiun. Akibatnya, 250.000 buruh dari berbagai konfederasi yang bergabung dalam Aliansi Kaum Buruh turun ke jalan menolak RUU tersebut. Mereka juga menentang rencana privatisasi dan konsesi pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan transnasional. Aksi protes tersebut didukung pula oleh partai-partai sosialis-demokratik, dan yelyel yang diserukan antara lain berbunyi: "Bubarkan IMF", "Anjing-anjing IMF, kami tidak ingin privatisasi" dan "Gulingkan pemerintah".7)

Di India, jutaan buruh yang dimobilisasi oleh berbagai serikat buruh dan partai-partai komunis sempat melumpuhkan negeri padat penduduk itu, dalam rangka menentang strategi neoliberal yang diadopsi oleh pemerintahan sayap kanan BJP.
Bahkan, kaum buruh di negara-negara industri maju pun bergerak menolak neoliberalisme. Awalnya adalah pemogokan umum di Prancis pada Desember 1995. Buruh-buruh kereta api mogok sebagai respons pemerintah memotong tunjangan sosial. Represi dari pemerintah justru memperkuat gelombang perlawanan buruh, hingga jumlahnya meningkat menjadi 2 juta orang setelah 24 hari pemogokan. Bulan Oktober, 1,6 juta buruh sektor publik mogok menentang proposal di parlemen untuk menghapuskan tunjangan bagi buruh dan PHK terhadap 5.500 lapangan kerja menjelang akhir tahun. Di Belgia, buruh-buruh yang tergabung dalam Federasi Umum Pekerja Belgia mogok sehari menuntut pengurangan jam kerja tanpa pemotongan upah untuk mengurangi pengangguran. Di Jerman, 400.000 buruh parbik baja, galangan kapal dan industri manufaktur lainnya mogok menolak pemotongan upah waktu sakit. Di Toronto (Kanada), 300.000 buruh mogok dan melakukan pawai menentang pemotongan anggaran negara untuk tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah daerah propinsi Ontario.8)

Di Yunani, 3 juta buruh mogok nasional memrotes pengumuman pemerintahan sosial-demokrat PASOK yang menyatakan akan menyapu "ukuran-ukuran kemandegan ekonomi" (subsidi sosial). Di Italia, 7 juta buruh mogok sehari memrotes pemerintahan koalisi yang intinya adalah Partai Demokrasi Kiri (semula partai komunis) yang berencana membabat subsidi.9)

Kemenangan besar dicapai oleh buruh-buruh Prancis, ketika 50.000 sopir truk mogok selama 12 hari dengan memenangkan tuntutan utama mereka yaitu pemotongan jam kerja tanpa pemotongan upah dan pemendekan usia pensiun dari 60 menjadi 55 setelah 25 tahun kerja. Kuncinya terletak pada solidaritas sesama buruh yang kuat. Masyarakat ikut mendukung aksi tersebut, seperti para pemilik restoran, pompa bensin dan usaha kecil lainnya.10)

Strategi-Taktik Memenangkan Gerakan Buruh

Tugas mendesak saat ini adalah menyatukan gerakan buruh, dari tingkat pabrik menjadi tingkat kota, propinsi dan akhirnya nasional. Aksi-aksi spontan buruh harus diarahkan menjadi aksi-aksi terorganisir, disatukan dalam wadah-wadah permanen (serikat buruh). Tuntutan yang masih ekonomis dinaikkan menjadi politis, dengan memasukkan isu-isu yang kontradiktif dengan kebijakan negara.

Seperti tulis Lenin:

Apa yang menjadi persoalan utama dalam penerapan di Rusia terhadap program umum bagi semua kaum Sosial Demokrat? Kita telah menyatakan bahwa esensi dari program ini adalah mengorganisasikan perjuangan kelas proletariat, dan memimpin proletariat dan pembentukan sebuah masyarakat sosialis. Perjuangan kelas mencakup perjuangan ekonomis (perjuangan melawan individu kapitalis atau kelompok individu kapitalis untuk peningkatan kondisi kerja) dan perjuangan politik (perjuangan melawan pemerintah untuk memperluas hak-hak rakyat, misalnya untuk demokrasi, dan untuk memperluas kekuatan politik proletariat). [...] Semua kaum Sosial Demokrat sepakat bahwa perlu untuk mengorganisasikan perjuangan ekonomi kelas pekerja [...] Namun melupakan perjuangan politik untuk perjuangan ekonomi akan menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Sosial Demokrasi, akan berarti melupakan apa yang diajarkan kepada kita tentang keseluruhan sejarah gerakan buruh.11)

Tugas Gerakan Pro-demokratik

Mahasiswa dan elemen-elemen pro-demokrasi lainnya harus memandang ke depan, mencermati bahaya neoliberalisme. Sukses menumbangkan Suharto hanyalah titik awal bagi sebuah proses revolusi demokratik. Selanjutnya tugas gerakan pro-demokratik adalah memajukan kontradiksi kelas, dengan terjun ke basis-basis rakyat, terutama buruh. Mulailah mengorganisasikan perlawanan buruh, masuk ke kantung-kantung industri, berinteraksi dengan kaum buruh, berdiskusi, dan aksi. Bentuk serikat-serikat buruh, lakukan aksi-aksi, dengan isu ekonomis maupun politis. Galang front-front buruh maupun front multisektor anti-neoliberalisme. Propagandakan bahaya neoliberalisme kepada masyarakat luas.

Kemenangan pasti akan tiba bagi perjuangan kelas buruh. Sebuah masyarakat baru akan tercipta dari rahim kapitalisme.

Catatan Kaki

1) Penulis adalah pengurus Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (KPK PRD) Kotamadya Bandung, masih kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB).

2) Karl Marx, Manifesto Partai Komunis, terjemahan dari internet.

3) Menuju Demokrasi Multi-Partai Kerakyatan, Dokumen PRD, biasa disebut sebagai Manifesto PRD.

4) "Penetapan UMR 2000", Seruan Buruh, edisi VII/Maret 2000. Seruan Buruh adalah media resmi Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).

5) "Satu Mei, Buruh Tuntut Upah Naik 100%", Pembebasan, edisi ke-18/Th. V/Juli 2000. Pembebasan adalah media resmi PRD.

6) "Amerika Latin: Ratusan Ribu Turun ke Jalan", Seruan Buruh, edisi I/Juni 1999.

7) "Turki: Kaum Buruh Bersatu Lawan IMF", Seruan Buruh, edisi III/Agustus 1999.

8) Doug Lorimer, Globalisasi, Neo-Liberalisme dan Dorongan-dorongan Kemunduran Ekonomi Kapitalis, terjemahan.

9) ibid.

10) ibid.

11) Lenin, Program Kita, terjemahan dari internet. .

Sosialisme Demokratik: Alternatif bagi Kapitalisme Global

2000-04-19T03:54:00.000-07:00

Sumber: GANESHA No. 29/ April 2000

1989. Tembok Berlin runtuh. Jutaan jiwa menghirup lega udara kebebasan yang terkekang selama puluhan tahun. Angin perubahan bertiup bagai badai melanda penjuru Eropa Timur. Rakyat di negara-negara Cekoslowakia, Hongaria, Polandia dan Rumania berontak menentang kediktatoran. Di Cekoslowakia, tokoh reformis Vaclav Havel memenangkan dukungan rakyat untuk sebuah perubahan, meskipun dilanda perpecahan antara Ceko dan Slowakia. Sementara di Rumania, perubahan itu berhasil diperjuangkan dengan tumbal puluhan ribu nyawa melayang di ujung senjata Tentara Merah, akhirnya disudahi dengan tumbangnya Nicholai Ceaucescu.

Dan akhirnya di induk rejim diktator Tirai Besi, Uni Soviet, bayangan "kematian sosialisme" muncul di depan mata. Satu per satu republik-republik Baltik dan Asia Tengah menyatakan berpisah, dan pupus sudah episode kediktatoran komunis Uni Soviet. Mikhail Gorbachev, dengan gagasan glasnot dan perestroika-nya, tak mampu menahan euforia massa untuk menuntut dipulihkannya demokrasi. Rusia membuang baju komunisnya dan berpaling ke Barat, membuka perekonomiannya bagi pasar bebas. Di negeri tetangganya, sekaligus rival ideologis, Cina, perlawanan mahasiswa menuntut demokrasi berakhir tragis dengan terjadinya Tragedi Tiananmen.

Dunia bersorak atas kembalinya demokrasi. Kebebasan menemukan jalannya meskipun dipasung belenggu kediktatoran. "Sejarah sudah berakhir," tulis Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History and the Last Man. "Dunia akan mengikuti rel peradaban Barat yaitu liberalisme dan kapitalisme." Para cendekiawan mengamini kalimat tersebut, berpijak dari trauma kediktatoran proletariat yang "gagal" mewujudkan cita-cita sosialisme: membangun masyarakat tanpa kelas. Kapitalisme ternyata lebih tangguh. Tawaran kenikmatan kapitalisme lebih memukau ketimbang janji-janji keadilan sosial dalam sosialisme.

Sosialisme sudah Mati?

Arief Budiman, dalam wawancara dengan majalah mahasiswa UGM Balairung, mengatakan bahwa runtuhnya Uni Soviet bukan berarti matinya ide-ide sosialisme. Sebagai kediktatoran penguasa, sosialisme memang kalah. Dan yang harus dicermati adalah dinamika dalam tubuh sosialisme sendiri, karena sejak awal lahirnya ide-ide sosialisme pada abad ke-19, sosialisme sudah bertabur banyak aliran. Mulai dari yang utopis, evolutif, revolusioner, oportunis, ultrakiri hingga kaum anarkis yang menolak total segala bentuk kediktatoran termasuk Negara.

Lalu yang mana yang diwakili oleh Eropa Timur, Uni Soviet, Cina, Korea Utara dan Vietnam? Mana pula yang diwakili oleh Kuba? Atau barangkali Indonesia dengan Marhaenisme-nya, Nasser dengan sosialisme Arab-nya, atau Muammar Qaddhafi? Semua topeng sosialisme yang dikenakan para penguasa rata-rata hanya tipuan belaka. Di dalamnya bersembunyi oportunisme golongan yang berkepentingan terhadap tampuk kekuasaan. Uni Soviet adalah contoh riil. Revolusi Oktober 1917 yang berhasil menggulingkan pemerintahan hasil revolusi Maret 1917 ditelikung oleh Stalin, dan roh sosialisme pun padam. Stalin, meninggalkan jejak revolusioner kaum Bolshevik, memilih membangun "sosialisme dalam satu negeri" yang pada hakikatnya adalah sebuah KAPITALISME NEGARA. Kemenangan partai proletariat Bolshevik tidak diikuti dengan penguatan Dewan-dewan Rakyat (Soviet-soviet) yang sudah terbentuk, tetapi malah dengan mesin Negara (aparat birokrasi, polisi rahasia dan tentara), organisasi-organisasi rakyat itu dibekukan. Segala hak-hak demokratik dipasung. Negara memaksakan kolektivisasi pertanian tanpa memperhitungkan watak petani yang berbeda dengan watak buruh. Partai komunis menjelma menjadi lembaga Negara yang menguasai industri, pertanian dan segala sektor kehidupan rakyat.

Gerakan-gerakan kiri di Eropa yang semula bersemangat dengan kemenangan Revolusi Rusia 1917 akhirnya terpecah-belah. Stalin, dengan organisasi Komunis Internasional (Comintern)-nya, mendikte partai-partai komunis di seluruh dunia untuk mengikuti garis Moskow. Akibatnya, kemenangan di depan mata untuk revolusi sosialis di Eropa gagal total menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di Italia, partai komunis (PCI) berkolaborasi dengan Sekutu dan elemen-elemen konservatif (sesuai instruksi Comintern) dan membubarkan komite-komite aksi perlawanan bersenjata yang terbangun di Italia Utara. Di Prancis, gerilya partai komunis (populer dengan nama gerakan Ressistance, di mana Francois Mitterand pernah menjadi anggotanya) dilibas oleh tentara Sekutu dari arah Normandia. Di Cina, ribuan kader-kader terbaik partai komunis PKC tewas dibantai oleh partai nasionalis Kuomintang di bawah kepemimpinan Chiang Kaishek. Di Indonesia, hasilnya adalah petualangan PKI di Madiun yang berakibat fatal bagi pergerakan rakyat Indonesia dalam menuntaskan revolusi nasional-demokratik melawan neo-kolonialisme.

Tampak jelas bahwa sosialisme yang ditampilkan oleh Uni Soviet, Cina dan sebagainya, termasuk Comintern, bukanlah cermin sosialisme yang sebenarnya. Tudingan bahwa kediktatoran sosialis tersebut tidak lain hanyalah KAPITALISME NEGARA terlihat jelas ketika Uni Soviet runtuh. Dengan cepat, para pejabat partai-partai komunis di Eropa mengubah nama partainya dan meninggalkan ideologi sosialis, berubah menjadi pro-kapitalis. Mereka hanya menikmati kekuasaan birokratik dan militer dengan bersembunyi di balik ideologi sosialisme, menumpuk kekayaan bagi kroni-kroni pejabat partai.

Dan kapitalisme pun berjaya! Ketakutan terhadap pecahnya Perang Dunia Ketiga antara dua kekuatan adidaya sirna. Peta politik internasional berubah drastis. Kekuatan modal merajalela ke penjuru dunia, memporak-porandakan batas-batas negara. Globalisasi menjadi kata kunci selama dasawarsa ’90-an. Tidak ada pidato-pidato maupun obrolan tak resmi yang tidak diselipi kata-kata "globalisasi". Hambatan ideologis sudah sirna, kini lembaga-lembaga donor internasional bebas mengulurkan bantuan utang ke berbagai negara. Ketakutan terhadap bahaya komunis sudah lenyap. Pola globalisasi modal tidak perlu didukung dengan membiayai rejim-rejim diktator. 1990, rejim apartheid di Afrika Selatan runtuh. 1997, Mobutu Sese Seko di Zaire jatuh. 1998, Soeharto tumbang. Jaringan modal internasional menggurita dengan tangan-tangannya berupa lembaga-lembaga IMF, WTO, Bank Dunia dan sebagainya.

Lalu ke mana arah gerakan sosialis? Banyak kalangan pesimis terhadap ide-ide sosialisme. Sejak awal, sudah muncul kritik-kritik baik dari kaum sosialis sendiri maupun di luar mereka. Pesona Mazhab Frankfurt mencetuskan gerakan Kiri Baru yang populer di Amerika Serikat pada dasawarsa ’60-an, meskipun ditentang sendiri oleh sesepuh-sesepuh mereka. Kecewa dengan kegagalan revolusi selama ’60-an, ide-ide pos-strukturalis dan pos-modernis menyebar, memunculkan gerakan-gerakan ekologis dan feminis yang menyatakan bahwa perjuangan kelas sudah tidak relevan lagi. Di tubuh sosialis, anggapan berakhirnya perjuangan kelas dipopulerkan oleh partai-partai demokratik sosial yang banyak meraih kemenangan di Eropa pada ’90-an, seperti Partai Buruh Inggris (Tony Blair), Partai Sosial Demokrat Jerman (Gerhard Schoreder) dan Partai Sosialis Prancis (Lionel Jospin).

Sementara itu, kalangan sosialis yang tetap bertahan dengan gagasan "perjuangan kelas" melihat fenomena globalisasi modal sebagai bentuk baru kapitalisme dalam upaya penyempurnaan diri. Setelah gagal dengan eksperimen kolonialisme (penjajahan), ditandai dengan keberhasilan gerakan-gerakan nasionalis pasca-Perang Dunia Kedua, kapitalisme mengubah taktiknya menjadi imperialisme (penguasaan ekonomi). Setelah sempat goyah akibat Revolusi 1917 dan dua kali perang dunia, kapitalisme berhasil lolos dari keruntuhan dengan mengikuti resep Keynesian, di mana liberalisme kemudian dibendung oleh intervensi Negara. Lahirlah konsep "negara kesejahteraan" (welfare state) sebagai konsesi dari kalangan liberal untuk mencegah kemenangan revolusi sosialis. Pecahnya gelombang demokratisasi era ’70-an (di Eropa Selatan) dan ’80-an (di Amerika Latin) melemahkan institusi Negara, dan kaum liberal kembali kepada rumusan ekonomi klasik. Paham neo-klasik sering pula disebut neo-liberalisme, di mana Negara kembali dipinggirkan dari arena pasar bebas.

Solidaritas Internasional Melawan Kapitalisme Global

Arus deras neoliberalisme membangkitkan gagasan untuk membangun solidaritas internasional di antara gerakan-gerakan kiri sedunia. Jaringan komunikasi dan transportasi memudahkan gagasan tersebut bersemi. Aksi anti-kapitalisme di Seattle, Desember 1999 dalam menentang pertemuan WTO segera terekspos ke seluruh dunia. "The whole world is watching!" seru para demonstran di Seattle, mengingatkan pada aksi besar-besaran menentang Perang Vietnam. Aksi di Seattle tidak hanya dilakukan oleh aktivis-aktivis sosialis dan serikat buruh, tetapi juga organisasi pecinta lingkungan hidup yang menuding perusahaan-perusahaan transnasional bertanggung jawab atas rusaknya lingkungan hidup, termasuk punahnya speises penyu laut. Tahun 2000, kembali pertemuan WEF (Forum Ekonomi Dunia) di Davos, Swiss, diwarnai dengan unjuk rasa ribuan orang menentang globalisasi modal. Di Bangkok, pertemuan UNCTAD diprotes oleh para pengunjuk rasa menolak keberadaan IMF yang dituduh telah memiskinkan rakyat negara-negara berkembang di Dunia Ketiga.

Mengapa KAPITALISME ditentang? Mari kita cermati fakta-fakta berikut. Para ahli lingkungan hidup mencatat bahwa abad ini adalah abad terpanas dalam 600 tahun terakhir, dengan tahun-tahun terpanas adalah 1990, 1995 dan 1997. Efek rumah kaca mengancam penduduk tepi pantai karena air laut akan naik 15 hingga 90 sentimeter sampai tahun 2100. Hutan-hutan dunia makin menipis, sementara gurun pasir bertambah luas. Milyaran ton tanah subur terbawa air dan terbuang percuma ke laut. Spesies-spesies langka satu per satu punah. Perairan dan udara tercemar. Lapisan ozon berlubang dan pemanasan global mengancam kehidupan di bumi. Perusakan lingkungan bukan hanya mengancam generasi mendatang, tetapi juga saat ini mengancam kehidupan manusia di seluruh belahan dunia. Di Amerika Serikat, lebih dari 1 milyar kilogram senyawa beracun dilepaskan ke udara setiap tahunnya. Lebih dari setengah penduduk AS tinggal di daerah-daerah yang tingkat pencemarannya melebihi standar pemerintah. Sungai-sungai di Australia telah tercemar pestisida, yang menyebabkan matinya ikan-ikan dan bagi manusia bisa menyebabkan kanker.

Bahaya pencemaran akan berkali-kali lipat lebih buruk terjadi di Dunia Ketiga. Hampir 30% penduduk Dunia Ketiga tidak mendapat akses terhadap air bersih untuk minum. Negara-negara maju mengekspor krisis lingkungan di negaranya dengan mengirim sampah beracun dan merelokasi industri-industri yang merusak lingkungan ke Afrika, Asia dan Amerika Latin. Di Mexico City, satu dari seratus bayi lahir dalam keadaan cacat mental akibat pencemaran timbal di atmosfer. Perusahaan-perusahaan transnasional mengoperasikan pabrik-pabrik yang membuang polutan beracun dan mengeksploitasi buruh-buruh murah Meksiko.

Sejumlah pakar lingkungan menuding OVERPOPULASI sebagai biang kerusakan lingkungan (ingat teori Malthus tentang "deret hitung" produksi makanan dan "deret ukur" ledakan penduduk). Tetapi fakta sesungguhnya: dunia selalu memproduksi makanan dalam jumlah lebih dari cukup untuk dikonsumsi dunia, dan teknologi untuk menangani pencemaran sudah tersedia. Masalahnya: teknologi itu akan DIGUNAKAN, atau DISALAHGUNAKAN. Perusakan lingkungan adalah dampak dari sistem ekonomi kapitalisme, di mana produksi semata-mata untuk memperbesar keuntungan, tanpa mengingat efeknya bagi lingkungan dan manusia. Membuat instalasi pengolah limbah dianggap membebani ongkos produksi. Di Eropa, teknologi untuk mencegah emisi sulfur dioksida (penyebab utama hujan asam) sudah tersedia, tetapi toh pusat-pusat pembangkit panas dan tanur tinggi di sana tetap melepas jutaan ton sulfur dioksida ke udara setiap tahunnya.

Kapitalisme tidak saja merusak lingkungan, tetapi juga telah membunuh jutaan anak-anak di Brazil karena penyakit dan kelaparan. Tahun 1995, Dunia Ketiga menerima $59 juta bantuan resmi, dan pada saat yang sama $230 juta lari dari Dunia Ketiga ke negara-negara maju dalam bentuk pembayaran utang. Teknologi dan dana untuk industrialisasi di Dunia Ketiga dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Di setiap negara, kapitalisme menciptakan PENGANGGURAN STRUKTURAL. Pengangguran terjadi di mana-mana, padahal banyak lapangan kerja yang bisa diciptakan. Tetapi mengapa ada sektor informal memadati kota-kota, gelandangan dan pengamen di perempatan jalan, pengemis dan pelacur? Karena kapitalis selalu menjaga kapasitas produksi hanya 50-75% supaya produk yang dihasilkan tetap langka dan harga bisa tetap tinggi. KAPITALISME MENCIPTAKAN PENGANGGURAN, agar upah buruh dapat dipertahankan tetap rendah, sehingga buruh-buruh yang protes menuntut kenaikan upah dapat segera digantikan oleh antrean panjang para penganggur pencari kerja. Kapitalisme tidak hanya MENINDAS BURUH, tetapi juga menciptakan PERANG di mana-mana. Untuk menjaga sumber-sumber minyak di Timur Tengah, AS melancarkan perang melawan Irak dan mengembargo Irak, sehingga terjadi bahaya kelaparan. Selama Perang Vietnam, AS menjatuhkan 150 kilogram bahan peledak untuk setiap orang di Vietnam setiap tahunnya, membunuh hampir satu juta penduduk. Dunia menghabiskan dua juta dolar tiap menit untuk kepentingan militer, sementara setiap menit 30 orang anak-anak mati karena kelaparan atau penyakit! Pasca-Perang Dingin, AS menganggarkan $25 juta per tahun untuk kesehatan, atau hanya 3% dari $800 milyar yang dikeluarkan untuk keperluan militer…!!!

Jawabannya: Sosialisme Demokratik

Stalinisme yang anti-demokrasi dan demokrasi sosial (social democracy atau sos-dem Eropa) yang anti-revolusi sama-sama telah gagal menjawab problem sosial akibat kapitalisme global. Stalinisme runtuh dari dalam oleh perlawanan rakyat tehadap kediktatoran birokrasi Partai Komunis (KAPITALISME NEGARA). Sementara itu partai-partai demokratik sosial di Eropa dan belahan bumi lainnya terbawa arus kapitalisme global, bersekongkol dengan kaum liberal dan konservatif dalam menegakkan tatanan globalisasi modal dan menindas kaum buruh di negara-negara maju dan rakyat Dunia Ketiga. Belajar dari kegagalan Stalinisme dan demokrasi sosial, tersisa sebuah alternatif: SOSIALISME DEMOKRATIK. Mengapa tetap sosialisme, dan mengapa harus demokratik? Apakah itu hanya sebuah tawaran kompromis akibat trauma kediktatoran Stalinis?

Kapitalisme, dengan berbagai variannya: merkantilisme, kolonialisme, fasisme, negara kesejahteraan, imperialisme dan militerisme, sama saja, semuanya bertanggung jawab atas ketimpangan sosial yang di tiap negara dan menciptakan jurang kemiskinan antara negara-negara maju dan negara-negara miskin. Pemikiran-pemikiran klasik Marxisme telah menganalisis struktur penindasan dalam sebuah negara, antara kelas penguasa (borjuis) dan kelas tertindas (proletar), di mana institusi Negara (dengan aparat birokrasi dan militernya) dijadikan alat bagi kapitalis untuk melestarikan penindasan terhadap kelas pekerja. Antonio Gramsci menambahkan konsep "hegemoni", yaitu upaya kapitalis untuk mencegah bangkitnya kesadaran kelas di kalangan pekerja dengan menggunakan institusi-institusi budaya (pendidikan, media massa, seni, dan agama).

Globalisasi modal meluaskan pasar ke seluruh dunia dan menyisakan kemiskinan di Dunia Ketiga. Para pemikir Marxis dari Amerika Latin menganalisis secara kelas, bagaimana struktur ketergantungan antara negara berkembang dengan negara maju tercipta. Dunia Ketiga, belum sepenuhnya lepas dari belenggu sistem ekonomi pra-kapitalis. Kapitalisme yang datang dalam bentuk merkantilisme dan kolonialisme memanfaatkan struktur sosial feodalisme, di mana bangsawan-bangsawan setempat dijadikan agen kapitalisme perkebunan dan sarana dukungan rakyat terjajah. Kolonialisme tidak pernah berniat melakukan transfer teknologi ke negara-negara terjajah: hanya dijadikan sumber bahan mentah, sumber tenaga kerja dan pasar produk industri.

Represivitas kolonialisme (dengan kekuatan militernya) membangkitkan perlawanan rakyat. Perang-perang kolonial terjadi di semua negeri terjajah. Puncak dari perlawanan rakyat adalah proklamasi kemerdekaan, yang gelombang awalnya terjadi pasca-Perang Dunia Kedua, diikuti dengan tuntutan dekolonisasi oleh PBB. Kuatnya sentimen nasionalisme memberi angin bagi penguasa-penguasa populis (misal: Soekarno, Nasser, Mossadeq di Iran dan Zulfikar Ali Bhutto di Pakistan), yang dengan kebijakan nasionalisasinya mengancam modal asing. Melalui kudeta militer dengan dukungan kaum konservatif, kapitalis internasional berhasil memaksakan liberalisasi pasar. Rejim militer berkuasa dalam jangka sangat panjang (Soeharto, Husni Mubarok, Syah Reza Pahlevi, Zia Ul Haq di Pakistan dan Augusto Pinochet di Cile).

Kolonialisme berubah menjadi imperialisme, di mana kapitalis internasional memanfaatkan lembaga-lembaga donor dan penguasa militer untuk mengamankan modal di negara-negara berkembang. Kapitalisme memang sangat fleksibel, ia bisa mendukung rejim diktator maupun rejim demokratik, asalkan bersedia mengamankan modalnya. Maka ketika represivitas rejim militer memuncak, gelombang perlawanan rakyat pun bangkit. Rakyat menuntut ditegakkannya demokrasi.

Sintesisnya adalah menegakkan tatanan SOSIALISME, sebagai antitesis terhadap KAPITALISME, tetapi dengan diawali perjuangan DEMOKRASI (antitesis kediktatoran penguasa). Sosialisme adalah sistem perekonomian yang menempatkan kepentingan manusia di atas kepentingan modal. Jika dalam kapitalisme, segelintir manusia menentukan mayoritas manusia lainnya berdasarkan penguasaan atas alat-alat produksi, sosialisme menginginkan agar setiap orang mendapat akses, sehingga lenyap kesenjangan kaya-miskin, adanya pengangguran, peperangan, penindasan, dan perusakan lingkungan hidup. Sosialisme tidak sekadar memanusiawikan wajah kapitalisme, tetapi sekaligus menghancurkan inti ketidakmanusiawian kapitalisme, yaitu MONOPOLI HAK MILIK PRIBADI ATAS ALAT-ALAT PRODUKSI.

Sosialisme demokratik mencita-citakan ditegakkannya demokrasi dan keadilan sosial. Sosialisme demokratik tidak ingin mengulangi oportunisme Stalinis dengan memaksakan sosialisme dalam waktu singkat. Tetapi sosialisme demokratik juga tidak ingin membebek kepada permainan demokrasi-nya kapitalis yang plintat-plintut. Demokrasi di tangan kapitalisme hanya sebuah sandiwara prosedural belaka: pemilihan umum, parlemen, kebebasan berserikat, kebebasan pers. Tapi di sisi lain kapitalisme tidak mentoleransi gerakan massa yang berkesadaran sejati, yang menuntut demokrasi sejati, bukan demokrasi prosedural. Kapitalis menggunakan polisi dan militer untuk membubarkan aksi-aksi massa.

Secara kelembagaan, sosialisme demokratik menginginkan terbentuknya struktur politik baru yang lebih menjamin proses-proses demokrasi sejati, yaitu melalui mekanisme Dewan-dewan Rakyat. Dewan Rakyat adalah perencana (legislatif) sekaligus pelaksana (eksekutif), dengan kontrol langsung oleh massa. Kegiatan sosial ekonomi direncanakan dan dilaksanakan oleh Dewan-dewan Rakyat hingga ke tingkat kampung (komune-komune), sehingga aspirasi demokrasi tidak mungkin dapat dimanipulasi. Kontrol massa menghilangkan timbulnya korupsi dan birokrasi yang berbelit. Sosialisme demokratik menentang oportunisme demokrasi sosial (social democracy) – alias sos-dem borjuis – yang membius kaum buruh untuk bersekongkol dengan kapitalis.

Perjuangan untuk terciptanya tatanan sosialisme demokratik tidak mungkin dilakukan semata-mata lewat prosedur demokrasi parlementarian, tetapi mesti menggunakan jalur ekstra-parlementer, lewat gerakan-gerakan massa. Pelajaran dari revolusi demokratik, di mana gerakan massa berhasil memaksakan perubahan terhadap rejim otoriter, maka sebuah revolusi sosialis pun hanya bisa ditempuh melalui aksi-aksi massa dalam jumlah besar.

Sosialisme Demokratik dan Gerakan-gerakan Sosial Lainnya

Sosialisme demokratik tidak semata-mata berurusan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menginginkan dihapuskannya berbagai bentuk diskriminasi. Karena itu isu-isu feminis, suku pedalaman dan lingkungan hidup pun menjadi isu-isu sosialisme demokratik. Penindasan terhadap perempuan adalah bagian dari sistem ekonomi kapitalis. Memanfaatkan budaya patriarki, kapitalisme mengeksploitasi perempuan, ditindas hak-hak reproduksinya, dan dijadikan objek penawaran komoditas. Kapitalisme juga bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup, karena lebih mengutamakan profit daripada pelestarian lingkungan. Kapitalisme melestarikan diskriminasi rasial dan primordial. Sampai 1990, di Afrika Selatan yang kaya barang tambang, pekerja kulit hitam diupah lebih rendah daripada pekerja kulit putih dan kulit berwarna, sehingga memecah-belah kaum buruh berdasarkan ras.

Sosialisme demokratik memberikan perspektif kelas bagi gerakan-gerakan sosial agar tidak terjebak ke dalam cara pandang borjuis. Sosialisme demokratik memandang pembebasan kaum perempuan dari diskriminasi hanya mungkin dilakukan dengan merombak hubungan sosial kapitalisme, tidak semata-mata berjuang demi kaum perempuan saja. Penghancuran sistem kapitalisme juga berarti dilenyapkannya ideologi rasisme dan primordialisme. Sosialisme demokratik menentang ideologi globalisme (dianut oleh pendukung kapitalisme), dan sebaliknya mempopulerkan internasionalisme (sekaligus memblejeti paham nasionalisme sempit). Sosialisme demokratik menyatukan umat manusia tanpa pandang jenis kelamin, ras, agama, bangsa dan orientasi seksual.

Program Sosialisme Demokratik

Sosialisme demokratik (sosdem) mencita-citakan terbentuknya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan sosial. Untuk itu, dalam bidang politik sosdem menjamin kebebasan berorganisasi dan berdemonstrasi, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Di bidang ekonomi, sosdem berorientasi kepada rakyat pekerja dengan meningkatkan kesejahteraan buruh, melaksanakan reformasi agraria di pedesaan, memberi kebebasan berusaha bagi sektor informal, mendorong terbentuknya koperasi sebagai alternatif bagi perusahaan kapitalis dan menerapkan pajak progresif bagi pengusaha berat.

Di bidang sosial budaya, sosdem menjamin kebebasan memeluk agama dan mengekspresikan keyakinannya, menjamin kebebasan berkreasi bagi seniman, mengusahakan pendidikan murah dan merata kepada seluruh rakyat, menghapus diskriminasi SARA dan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan kaum homoseksual, melakukan rehabilitasi terhadap pelacur dan korban narkoba kemudian disalurkan ke lapangan kerja yang manusiawi, memberikan tunjangan untuk anak-anak, ibu hamil-menyusui dan pensiunan, menghapus eksploitasi terhadap anak-anak, menjamin keragaman budaya masyarakat dan mencegah perusakan lingkungan hidup.

Sebagai fase transisi menuju masyarakat sosialis sepenuhnya, sosdem mendorong kaum buruh menjadi pelopor untuk merombak total hubungan-hubungan sosial kapitalisme, mengikis habis kapitalisme hingga ke mentalitas masyarakat.

Popularising Marxism in Indonesia

2000-01-19T02:20:00.000-08:00

Sumber: Green Left Weekly-Australia, 19 Januari 2000, Action in Solidarity with Asia and the Pacific

Since the coming to power of Indonesia's brutal New Order regime in 1965, discussion and dissemination of Marxist ideas has been banned in Indonesia. However, on November 20, 200 students and activists gathered at the Bandung Institute of Technology campus for a seminar on the ideas of Karl Marx and their relevance in Indonesia. Green Left Weekly's Edi Ruslan spoke with Sudiarto, a student activist from the Bandung-based Indonesian Student Movement for Change (GMIP) and an organiser of the seminar.

"The academic study of Marxist ideas is now legal in Indonesia", explained Sudiarto. "However, in practice, a genuine study of Marxism has not been possible."

For the last 32 years, the people of Indonesia have faced a barrage of propaganda from the regime warning against "the danger of latent communism". Marxism is always identified with the communism of the Indonesian Communist Party (PKI), which was smashed under General Suharto's government (around 1 million PKI members and sympathisers were killed) and subsequently banned.

"Every opposition power towards the New Order regime", Sudiarto explained, "is oppressed by being labelled extreme right, reactionary Islamic, or extreme left, communist."

This tactic was used by the Suharto regime in its efforts to justify the banning of the People's Democratic Party (PRD) in 1996. Several PRD members were tried for subversion and jailed.

The PRD was accused of being the mastermind behind riots that occurred on July 27, 1996. "The accusation that the PRD adheres to communist ideology was propagated by the regime to kill the strength of the pro-democracy movement in Indonesia", stated Sudiarto.

Student movement

With the fall of Suharto, accompanied by a political liberalisation, the discussion of left-wing ideas has greatly increased, although the continuing grip of the Indonesian armed forces on political life still intimidates activists. Sudiarto explained that, at their actions, student organisations almost always proclaim a left-wing program and "can be heard to yell `revolusi' with their left fist raised".

The November 20 seminar on Marxism featured speakers Franz Magnis-Suseno, a senior lecturer at the Driyarkara Senior School of Philosophy, and Haris Rusli Moti, national chairperson of the PRD. Magnis is the author of The Ideas Of Karl Marx: from Utopian Socialism to the Dispute about Revisionism, the first book about Marxism published in the era of the New Order.

The event was organised by the Political Economy and History Study Club at the Bandung Institute of Technology, the Social Movement and Analysis Group at the Senior School of Technology, and the National Technology Institute Student Association in Bandung. These three study clubs were initiated by student movement committees in Bandung which are affiliated to the National Students League for Democracy. Sudiarto explained, "The study clubs see their role as `legal organisations', able to operate with greater freedom and access to facilities on the campuses, for propagating democratic socialist ideas".

The seminar was attended by 200 people, including students from campuses other than the three where there are study clubs. "Student enthusiasm was very high", Sudiarto told Green Left Weekly. "However, from the discussion it was evident that comprehension about Marxism amongst students in still confused. Marxism is still misinterpreted as the practice of Marxism in the former Soviet Union, which was distorted by Stalin." This form of socialism "was characterised by repression of political freedom and the dominance of state bureaucracy", Sudiarto pointed out.

Sudiarto explained, "In the student bodies themselves there are many that still have a false understanding of Marxism. Many students question the relevance of the theories of Karl Marx to the modern era, arguing that ideas about class struggle put forward by Marx have not come true." The ideas of European social democracy, as expressed in Anthony Giddens' book The Third Way, have gained influence with many students. Religion

Other students, coming from an Islamic perspective, sought to discredit Marxism by claiming that it "is just `rhetoric' because Marx never intended to analyse religion", said Sudiarto. However, Marx's statement that `religion is the opiate of the masses' must be understood in relation to Marx's commentary about the ideas of Feuerbach about the evolution of religion.

"Islam, if seen from an historical perspective, represented opposition towards the economic system of slavery in the Arabic peninsula. Yet, in the course of history, Islam developed into many variations and was finally coopted by feudal-monarchic power."

Sudiarto said that, while the Islamic religion has a strong hold on student consciousness (and the consciousness of people in general in Indonesia), "there are many examples of Muslim activists who have chosen a leftist course in struggling against class oppression". He cited the example of Haris, who was formerly a leading activist in the Islamic Students Association in Yogyakarta (a right-wing student organisation).

Sudiarto argued that it is essential for left-wing students to begin campaigning for support for Marxist ideas. "From the position of the student movement, Marxism is a real alternative ... because history indicates that it is left- wing/Marxist movements that are most consistent in fighting the oppression of the people, such as the workers' and farmers' movement organised by Red Sarekat Islam (SI-Merah) and the PKI.

"The student movement, without joining with the masses, will only produce change at the level of the political elite, without changing the political and economic structure on the scale that is needed.

"The new government of Gus Dur has promised democratisation. Unless we can awaken in the people a determination to reopen the gates to a democratic revolution, talk of democratisation will remain hollow rhetoric. Popularising Marxist ideas, which still remain taboo, is an important step in this direction."

Pendidikan dan Hegemoni Budaya Kapitalisme

1999-07-15T03:58:00.000-07:00

Sumber: GANESHA no.25 / Juli 1999

Pemerintah berencana untuk memprivatisasi perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, dimulai dengan empat PTN yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Rencana ini harus ditanggapi secara serius, karena bakal mau tidak mau kita akan terkena dampaknya. Sudahkah kita memikirkannya? Atau jangan-jangan sama sekali belum tahu? Tentu kewajiban bagi Rektorat untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada seluruh sivitas akademika, dan melakukan dialog yang melibatkan mahasiswa. Kita tidak bisa diam berpangku tangan membiarkan orang-orang menentukan hidup kita, yang sangat mungkin mengandung maksud-maksud terselubung untuk kepentingan golongannya sendiri.

Pendidikan sebagai sebuah pranata sosial berfungsi melestarikan kebudayaan antargenerasi. Kebudayaan, dengan sendirinya merupakan produk interaksi sosial, di mana di dalamnya saling jalin faktor-faktor ekonomi, politik bahkan pertahanan keamanan. Masyarakat bukan sebuah benda mati yang inert, tetapi sistem yang dinamik. Kampus dan sekolah berada di tengah masyarakat yang bergejolak (kadang evolusioner, namun tak jarang muncul dalam bentuk letupan-letupan revolusi). Maka pendidikan tidak mungkin lari dari persoalan-persoalan sosial, betapapun diklaim bahwa warga kampus memiliki keunikannya sendiri sebagai bagian dari komunitas intelektual.

Kebudayaan yang hidup di kampus tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan yang menghegemoni (mendominasi paling kuat) masyarakat. Artinya, sistem pendidikan yang diberlakukan oleh suatu rejim mencerminkan tipe kebudayaan yang ingin dilestarikan oleh rejim sebagai otoritas hegemoni. Di sinilah kita bisa memahami letak rencana privatisasi ITB sebagai sebuah keputusan politik yang dilatari oleh cara pandang dan kepentingan tertentu. Apa kepentingan tersebut? Tidak lain adalah industrialisasi, motor pembangunan nasional yang lebih sering menguntungkan kalangan pemilik modal (kapital) ketimbang rakyat kebanyakan. Untuk mengamankan kepentingan para pemodal, pemerintah menggunakan alat-alat rejim, mulai dari parlemen, peradilan (yudikatif), regulasi-regulasi pemerintah, polisi, tentara, lembaga-lembaga agama dan termasuk lembaga pendidikan. Maka jangan heran mengapa pemerintah berusaha sekuat mungkin mencegah aksi-aksi kaum buruh menuntut hak-haknya, karena itu berarti mengancam kepentingan kapitalis yang selama ini menghidupi napas penguasa. Demo-demo mahasiswa yang berujung tindakan brutal polisi dan tentara menunjukkan upaya rejim membendung radikalisasi massa rakyat.

Bisa dikatakan setiap rejim menyimpan ketakutan terhadap aksi radikal mahasiswa. Baru-baru ini di Iran demo mahasiswa pro-demokrasi ditindas dengan brutal oleh polisi dan tentara pengawal revolusi. Mahasiswa berpotensi membawa kesadaran politik kepada rakyat melalui aksi-aksi massa dan gerakan bawah tanahnya. Untuk itulah rejim berusaha membatasi gerak-gerik mahasiswa di dalam kampus (melalui aparat pendidikan) dan secara sistemik dengan kebijakan pendidikan. Pengetatan kurikulum menjadi 144 SKS bisa dibaca sebagai upaya untuk menjinakkanmahasiswa sehingga waktunya tersedot untuk akademis saja. Mahasiswa dipacu untuk cepat-cepat lulus. Pemerintah mempunyai dua keuntungan: Pertama, mahasiswa tidak bisa banyak tingkah; kedua, lulusan perguruan tinggi makin cepat terserap ke dalam sistem industri. Nah, di industri apa sih posisi kita? Pemilik pabrik? Manajer? Satu dua mungkin iya, tapi mayoritas hanya akan menjadi buruh-buruh terampil belaka, di mana hasil kerja dan kecakapan kita diupah dengan angka-angka yang tidak bisa kita tentukan sendiri.

Pendidikan tidak pernah steril dari motif-motif politik dan ekonomi. Di bangku SD hingga SLTA diajarkan indoktrinasi nasionalisme-chauvinistik melalui pelajaran PSPB. Pelajaran sejarah, kita tahu persis hanya mengikuti versi pemerintah. Banyak fakta-fakta sejarah yang disembunyikan.

Privatisasi bukan Berarti Otonomi Kampus

Perguruan-perguruan tinggi di Indonesia sendiri dikenal lemah kecakapan akademiknya. PTN/PTS tidak mampu menghasilkan karya-karya penelitian bermutu yang berguna bagi pengembangan industri dalam negeri. Jalan pintasnya, industri membeli teknologi dari negara maju, yang berarti ketergantungan terhadap kekuatan modal internasional. Akibatnya PTN/PTS pun tidak mempunyai daya tawar sama sekali terhadap industri dan terpaksa menyesuaikan diri dengan kepentingan industri, dengan memfungsikan dirinya semata-mata pemasok tenaga kerja melimpah dan murah. Pemerintah mengekalkan hegemoni sistem itu melalui kewenangan legalnya untuk memaksakan kebijakan pendidikan.

Rencana privatisasi kampus berarti pemerintah akan mengurangi anggaran pendidikan. Kampus harus membiayai dirinya sendiri. Alasannya, banyak perguruan tinggi yang sudah maju hingga patut dilepaskan pemerintah. Selama kontrol dari mahasiswa dan masyarakat tidak berfungsi, tidak tertutup kemungkinan kampus akan menaikkan SPP tanpa banyak protes. Kurikulum dan peraturan-peraturan lainnya akan semakin otoriter dipaksakan kepada mahasiswa.

Intervensi pemodal ke dalam kampus makin besar, didesak oleh kebutuhan kampus untuk membiayai dirinya. Kampus akan semakin jauh dari fungsinya sebagai lembaga pendidikan, berubah menjadi industri pendidikan yang komersial, semata-mata berfungsi sebagai pabrik bagi "bahan baku" tenaga kerja yang terampil.

Privatisasi tidak sejalan dengan otonomisasi kampus. Dalam privatisasi, mahasiswa sama sekali diabaikan. Hak mahasiswa untuk mengorganisasi diri tidak disinggung-singgung. Hubungan antara mahasiswa dan aparat pendidikan tidak dijelaskan. Padahal, justru mahasiswa yang paling terkena dampak kebijakan tersebut, baik selama kuliah maupun setelah bekerja. Sangat mendesak penguatan daya tawar mahasiswa terhadap Rektorat melalui organisasi mahasiswa yang solid dan mengakar ke bawah, dalam arti betul-betul konsisten memperjuangkan tuntutan mahasiswa sehingga dapat menarik simpati massa mahasiswa. Perjuangan untuk kepentingan akademik ini tidak bisa dipisahkan dari perjuangan dalam spektrum yang lebih luas, yaitu menentang sistem pendidikan kapitalistik yang tidak memanusiakan. Pendidikan yang hanya menghasilkan sekrup-sekrup mesin industrialisasi untuk memupuk kekayaan kalangan kapitalis. Pendidikan macam ini tidak bisa dibiarkan menelan kita. Kontrol dari mahasiswa dan masyarakat luas harus dihidupkan.

Privatisasi tidak boleh dilakukan sebelum prasyarat-prasyarat partisipasi politik tersebut tumbuh. Kebebasan berorganisasi bagi mahasiswa (serikat mahasiswa) dan staf pendidikan (serikat buruh pendidikan), kontrol mahasiswa dan kedewasaan dari kalangan penentu kebijakan pendidikan sendiri. Prasyarat tersebut hanya bisa dihidupkan dengan mengajukan tuntutan-tuntutan seperti kesamaan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi (termasuk anak-anak buruh, nelayan, petani, dsb) yang selama ini didominasi lapisan menengah, dan penurunan biaya pendidikan. Idealnya, pendidikan gratis. Dengan kekayaan alam yang melimpah, sudah sewajarnya masyarakat memperoleh hak berupa fasilitas pendidikan modern dan murah (gratis!). Tuntutan pembebasan biaya pendidikan tidak lain adalah bagian dari perjuangan menciptakan tatanan demokrasi sosial (di dalamnya tercakup demokrasi politik, ekonomi dan kebudayaan).